KPU Diusulkan Jadi Lembaga Ad-Hoc, Pengamat : DPR Obrak-Abrik Kemandirian lembaga

SHARE:

KPU Diusulkan Jadi Lembaga Ad-Hoc, Pengamat : DPR Obrak-Abrik Kemandirian lembaga
DPR RI
RUU Pemilu Disahkan Jadi UU, Tiga Wakil Ketua DPR Walk Out
Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Madura Gugat Calon Bupati Berijazah Palsu
KPU Gelar Uji Publik PKPU Pemilu 2019

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu yang mewacanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota dan Bawaslu sebagai lembaga Ad-Hoc, dianggap merusak kemandirian lembaga penyelenggara Pemilu.

“Bahkan ada kecenderungan pemerintah dan DPR untuk mengubrak-abrik desain kelembagaan atau kemandirian penyelenggara pemilu yang sekarang sudah ada,” terang Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif) Veri Junaidi, selasa (8/5/17).

Diirnya menyebut, pemerintah dan DPR tidak perlu lagi mengusulkan untuk meninjau status penyelenggara pemilu yang akan dijadikan lembaga Ad-Hoc atau sementara. Karena menurutnya, penyelenggara pemilu yang ada sekarang sudah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

“Maka menurut kami, ya sudah tidak usah diubrak-abrik lagi. Biarkan saja KPU-nya permanen. Ini sudah bagus, nanti Pilkada 2018 selesai mereka sambil memulai tahapan Pileg dan Pilpres 2019. Oleh karena itu membuat gagasan dibikin ad-hoc itu ide salah kaprah, tidak pas,”,” pungkasnya.

Seperti diketahui, keberadaan penyelenggara pemilu di level provinsi dan kabupaten merupakan salah satu point yang ada di dalam desain RUU Pemilu.

Pansus RUU Pemilu menilai struktur penyelenggara pemilu di provinsi dan kota atau kabupaten diwacanakan bersifat ad hoc.  Dengan desain ini, pemilu legislatif nasional serta daerah, presiden serta wakil presiden, serta kepala daerah, akan berlangsung dalam waktu satu tahun.

Jika demikian, maka keberadaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di provinsi dan kota atau kabupaten hanya akan bekerja menjelang tahun pemilu. (dd)

REKOMENDASI UNTUK ANDA

COMMENTS