KPK Tetapkan Irjen Kementerian Desa dan Auditor BPK Sebagai Tersangka

SHARE:

KPK Tetapkan Irjen Kementerian Desa dan Auditor BPK Sebagai Tersangka
Jumpa Pers KPK terkait penetapan 4 orang tersangka OTT dugaan suap Opini WTP Kementerian Desa PDTT di kantor KPK, Jakarta, Sabtu (27/5).
Bamsoet: KPK Jangan Seperti Polisi Lalu Lintas yang Bersembunyi Dalam Semak
Bupati Labuhanbatu Kena OTT KPK, Uang Ratusan Juta Rupiah Diamankan
OTT KPK di Pamekasan, Bupati dan Kajari Ikut Tertangkap

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, menggelar jumpa pers di kantor KPK, Jakarta, Sabtu (27/5) terkait penangkapan tujuh orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Jakarta pada Jumat (26/5) kemarin.

Dalam jumpa pers itu Agus menyebutkan ada empat orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji BPK RI terhadap laporan keuangan Kementerian Desa dan PDTT.

Keempat orang tersebut antara lain Irjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Sugito alias SUG, lalu pegawai Eselon 3 Kemendes PDTT Jarot Budi Prabowo alias JBP, lalu auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Sadli alias ALS, dan pegawai Eselon 1 BPK Rochmadi Sapto Giri alias RS.

Baca juga  Bambang Widjojanto Beberkan Fakta Koruptif Kepemimpinan Ahok

“Setelah dilakukan pemeriksaan 1 × 24 jam dan gelar perkara adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji BPK RI terhadap laporan keuangan Kementerian Desa dan PDTT dan KPK meningkatkan status ke penyidikan terhadap empat orang tersangka,” kata Agus.

Tersangka SUG dan JDP selaku pemberi dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Baca juga  Lagi, Wakil Rakyat Kembali Kena OTT KPK

Sementara tersangka ALs dan RS selaku penerima diduga sudah melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (za/de)

REKOMENDASI UNTUK ANDA

COMMENTS