Kotak Kosong Menang, Pilkada Diulang dan Daerah Akan Dipimpin Plt

SHARE:

Kotak Kosong Menang, Pilkada Diulang dan Daerah Akan Dipimpin Plt
Kertas suara lawan kotak kosong pilwako makassar
Inilah Sejumlah TPS Unik di Pilkada 2018, Dari Piala Dunia Hingga Horor
Komisi III Ingatkan Netralitas Mitra Kerjanya pada Pilkada Serentak
Dominasi Senyap Parpol Islam dalam Pilkada Serentak

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Pada Pilkada Serentak 2018 yang digelar pada 27 Juni sebanyak 16 daerah memiliki pasangan calon tunggal dan akan melawan kotak kosong dari 171 daerah.

Jika nanti kotak kosong yang memenangkan pemungutan suara, pilkada ulang akan digelar. “Kalau kotak kosong yang menang, maka tidak terpilih kepala daerahnya, paslon (pasangan calon) kepala daerahnya. Nanti akan ada pilkada lagi, di undang-undang tunggu pilkada selanjutnya. Karena 2019 tidak ada pilkada, maka menunggu Pilkada 2020,” kata Ketua KPU Arief Budiman di Gedung KPU Jakarta (26/6).

Dia mengatakan, fenomena paslon melawan kotak kosong tidak bisa dihindari karena telah diatur dalam Undang undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dari 171 daerah tersebut, terdapat 16 daerah yang memiliki pasangan calon tunggal dan akan melawan kotak kosong.

Surat Suara Pilwalkot Tangerang (Foto: Antara)

Istilah ‘kotak kosong’ merujuk pada wujud surat suara sebagaimana tampak di atas, yang salah satu bagiannya kosong. Ada juga yang menyebutnya ‘kolom kosong’.

Setiap pemilih di TPS, dipersilakan mencoblos kolom/kotak yang bergambar kandidat, atau yang kolom/kotak kosong.

Berdasarkan data KPU, mayoritas daerah yang tunggal itu karena mereka memborong partai politik, sehingga kandidat lain yang ingin maju tak punya modal dukungan parpol. Saat ada kandidat maju lewat jalur perseorangan, mereka tak memenuhi syarat.

Pasangan Calon Tunggal di Pilkada (grafis: kumparan)

Komisioner KPU, Wahyu Setiawan mengatakan bila kotak kosong dalam Pilkada besok menang, maka daerah tersebut akan dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Bupati atau Walikota.

Baca juga  Gubernur Kaltim Sentil Kapolda, Folim: Politis, Tidak Tepat Sasaran dan Menutupi Realitas
Baca juga  Perhatian Khusus KPU RI Terhada Pilkada Walikota Makassar

“Kekosongan dijabat Plt. Dan itu menjadi kewenangan pemerintah, sehingga sesuai mekanisme akan menentukan siapa Plt itu, berapa lama, itu jadi kewenangan pemerintah daerah,” ujarnya.

Wahyu menekankan, KPU sudah berusaha optimal sejak awal agar Pilkada serentak 2018 yang digelar di 171 daerah tidak hanya diikuti calon tunggal. Namun, memang hingga batas akhir perpanjangan hal tersebut tak bisa dihindari. Sosialisasi sudah dilakukan KPU terhadap masyarakat yang menggelar pilkada dengan calon tunggal. (red)

REKOMENDASI UNTUK ANDA

COMMENTS