Korupsi Anggaran Daerah, KPK Tetapkan Anggota DPRD dan Pejabat Dinas Jatim sebagai Tersangka

SHARE:

Korupsi Anggaran Daerah, KPK Tetapkan Anggota DPRD dan Pejabat Dinas Jatim sebagai Tersangka
(ilustrasi)
SMP Al-Zahra Indonesia Raih Peringkat 10 se-Tangsel dan 20 se-Banten
Bicara Soal Potensi Pariwisata di Berau, Safaruddin Panen Dukungan dari Sultan Gunung Tabur
Kecanduan Seks Berat, 6 Artis Hollywood Ini Sampai Masuk Rehabilitasi
Pernyataan Pers Komandan Kogasma Tentang Kasus Andi Arief
Jadi Dirut Pertamina Definitif, Nicke Widyawati Prioritaskan Pengurangan Impor dan Pembangunan Kilang

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 6 (enam) tersangka dalam kasus korupsi (dugaaan suap) terkait pengawasan penggunaan anggaran dan revisi Peraturan Daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2017.

“Setelah melakukan pemeriksaan dan melakukan gelar perkara, disimpulkan terjadi dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian janji atau hadiah terkait tugas pengawasan dan pemantauan terhadap revisi Perda dan penggunaan anggaran tahun 2017,” ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung KPK Jakarta, Selasa (6/6/2017).

“KPK meningkatkan status perkara ini ke penyidikan dengan menetapkan 6 (enam) tersangka,” tambahnya.

Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Mochamad Basuki dan dua orang staf DPRD bernama Rahman Agung dan Santoso selaku penerima.

Baca juga  Maraknya Radikalisme, Anggota DPRD Jawa Timur Angkat Bicara

“Pihak yang diduga penerima adalah MB (Mochamad Basuki), S (Santoso), dan RA (Rahman Agung) yang disangkakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomo 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,” lanjutnya menerangkan.

Sedangkan tiga di antaranya adalah pihak pemberi. Mereka adalah Kepala Dinas (Kadis) Pertanian Provinsi Jawa Timur Bambang Heryanto, ajudan Kadis Pertanian Anang Basuki Rahmat, dan Kadis Peternakan Provinsi Jawa Timur Rohayati.

Baca juga  Maraknya Radikalisme, Anggota DPRD Jawa Timur Angkat Bicara

“Pihak pemberi adalah BH (Bambang Heryanto), ABR (Anang Basuki Rahmat), dan ROH (Rohayati) yang disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,” ungkap Basaria kembali.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, baik penerima maupun pemberi suap, terancam hukuman minal 4 tahun penajra dan maksimal 20 tahun penjara serta denda paling sedikit Rp 200 juga dan paling banyak Rp 1 miliar. (ms)

COMMENTS