Komisi VII: Banyak Pernyataan atau Janji Pemerintah yang Tidak Sesuai Fakta

SHARE:

Komisi VII: Banyak Pernyataan atau Janji Pemerintah yang Tidak Sesuai Fakta
Anggota Komsi VII DPR RI, Ramson Siagian (Fraksi Gerindra)
Di Kazakhstan, DPR Gali Informasi Tata Kelola Energi Mineral
RAPBN 2018 Dinilai Tidak Realistis Di Tengah Ketidakpastian Global
Fadli Zon Sebut Poros Ketiga Pemilu 2019 Sulit Terbentuk

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Anggota Komsi VII DPR RI, Ramson Siagian meminta pemerintah tidak mudah untuk memberikan pernyataan ke publik apabila kenyataanya berbeda di lapangan. Seperti terkait listrik, pemerintah menyatakan tidak akan ada kenaikan, namun ternyata naik.

“Soal listrik, pemerintah mengatakan tidak akan mengalami kenaikan, tapi kenyataan di lapangan mereka merasakan kenaikan yang tinggi karena pelanggan 900 VA dari Rp 50 ribu menjadi Rp 200 ribu per bulan,” ujar Ramson saat Rapat Dengar Pendapat, Rabu (7/3).

Ia menjelaskan, masalah listrik ditemukan pelanggan 900 Volt Ampere (VA) mengalami kenaikan yang biasanya membayar Rp 50 ribu per bulan membengkak menjadi Rp 200 ribu per bulannya. “Padahal mereka termasuk kategori miskin yang harus dilindungi dan disubsidi oleh pemerintah,” ucapnya.

Baca juga  Heri Gunawan; NGO Bisa jadi Partner Pemerintah Memerantas Kemiskinan

Baca juga:

Rasmon mengungkapkan sebelumnya ada 25 juta pelanggan 900 VA yang mendapatkan subsidi, namun  sekarang yang mendapatkan  subsidi hanya 4 juta pelanggan. “Selebihnya itu mengalami kenaikan padahal mereka masih sulit perekonomiannya. Apalagi dengan sekarang yang pertumbuhan ekonomi hanya 5 persen,” kata dia.

Politisi Gerindra ini melanjutkan bahwa setiap dua hari sekali selalu ada pemadaman listrik. Padahal dari sisi ketersedian listrik, produksi dari pembangkit listrik dengan kebutuhan sudah hampir seimbang. “Problem yang terjadi di lapangan adalah jaringan distribusi listrik itu belum begitu bagus sehingga bila terjadi angin kencang dan hujan itu terjadi pemadaman,” ucap pria dapil Jawa Tengah X ini.

Baca juga  Pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol Berjalan Alot

Rasmon juga membeberkan harga BBM yang pemerintah katakan sudah satu harga, namun kenyataanya di lapangan tidak demikian. “Banyak konsumen yang harus membeli dari pengecer dengan harga Rp 10 ribu rupiah per liter untuk premium,” ucapnya.

Selain tidak satu harga, BBM juga di SPBU jenis Premium sulit untuk ditemukan. Masyarakat mau beralih ke Pertalite atau Pertamax tapi terbentur dengan harga yang tinggi ditambah kenaikan harganya juga.

“Saya kira untuk satu harga ini solusinya ditambah Pertamini di setiap tempat untuk menyokong pendapatan masyarakat juga, jangan sampai yang selama ini jadi pengecer tersingkirkan tanpa ada jalan keluar, Pertamini ini salah satunya” kata dia. (elh)

REKOMENDASI UNTUK ANDA

COMMENTS