KNPI Kecam Kapolres Pohuwato Karena Melanggar HAM

SHARE:

KNPI Kecam Kapolres Pohuwato Karena Melanggar HAM
Ketua Umum DPD KNPI Pohuwato, Fachmi Mopangga
Mencoba Melarikan Diri, Bandar Sabu Ditembak Hingga Tewas
Darurat Narkoba, Jokowi Meminta Agar Pengedar Narkoba Ditembak, Begini Syaratnya

POHUWATO, SUARADEWAN.com – Kasus penembakan oleh oknum polisi kepada salah satu warga Wanggarasi pada 31 Mei 2017 tepat pada saat sahur menuai protes dari kalangan keluarga dan masyarakat di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Protes dan kecaman tersebut salah satunya datang dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).

“Atas nama KNPI, kami meminta Kapolres Pohuwato bertanggung jawab atas  penembakan kepada salah satu warga mantan binaan yang diduga melakukan dan mengorganisir tindakan pencurian,” terang Ketua Umum DPD KNPI Pohuwato, Fachmi Mopangga (31/5/2017).

Tentunya, sebagai negara hukum, aparat negara mestinya mengenal asas praduga tak bersalah di mana tindakan penembakan langsung oleh oknum pihak kepolisian kepada (yang dianggap tersangka) tidak dibenarkan secara hukum, apalagi dalam pengembangan kepolisian di mana bukti-bukti belum begitu cukup.

“Asumsi pihak kepolisian bahwa tersangka tersebut adalah orang yang profesional dalam pencurian, tidak bisa diterima sacara logika hukum dan atau dibenarkan oleh KUHAP serta SOP penangkapan tersangka,” lanjutnya.

Dengan kejadian pencurian yang lagi marak terjadi di Gorontalo, baik kasus pencurian di salah satu rumah anggota DPRD di area Blokplan dan pencurian isi kotak amal masjid di wilayah Paguat, tidak bisa menjadi sebuah konklusi atas perbuatan oleh salah satu orang saja. Apalagi hasil dugaan tersebut belum ada bukti yang kuat.

“Tentunya ini pelajaran bagi pihak kepolisian atas profesionalitas institusi di mana sebelum eksekusi harus diawali langkah preventif lebih awal dengan adanya operasi keamanan dan penguatan Siskamling di tiap kecamatan dan desa,” tambah fachmi mengingatkan.

Jelas perbuatan oknum polisi yang melakukan penggerebekan dan penembakan  kepada salah satu warga Wanggarasi ini adalah perbuatan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan institusi. Apalagi penggerebakan tersebut terjadi saat pihak korban sedang menyantap sahur.

“Ini jelas tindakan kepolisian yang sering main hakim sendiri, tidak mencerminkan reformasi HAM  di mana nyawa seseorang yang tidak berdosa melayang tanpa mengetahui apakah seseorang tersebut benar-benar bersalah. Aksioma bahwa nyawa rakyat di ujung peluruh polisi tidak lebih berharga dari seekor anjing,” tegasnya.

Secara lembaga pemuda, KNPI sangat kecewa kepada profesionalitas institusi  kepolisian Pohuwato.

“Dan ini menurut kami telah menambah rententan rusaknya citra kepolisian di Pohuwato di mana penindakan oknum polisi tidak diawali dengan penyelidikan dan penyidikan sebagai rangkaian proses mengedepankan hak-hak seseorang yang disangkakan,  tentu tanpa proses interogasi dan jalur pembicaraan yang lebih bermasyarakat sangat sulit menemukan kebenaran dan keadilan,” ujarnya lebih lanjut.

Secara hirarki dan struktur institusi, tentunya tindakan oknum polisi tersebut sudah pasti telah dikoordinasikan kepada atasannya. Baik dari Kepala Reskrim dan Kapolres Pohuwato sebagai pucuk pimpinan dalam mengeksekusi penembakan kepada tersangka yang dianggap kuat melakukan perbuatan tersebut.

“Tentunya pihak Kepolisian Resort Pohuwato harus bertanggung jawab atas tindakan dan perbuatan ini baik secara moril dan materil termasuk bertanggung jawab secara pidana. Di mana kita tahu bersama tidak ada yang kebal hukum di negeri ini, apakah dia pejabat kepolisian atau warga masyarakat. Semua sama sebagai bentuk equality before the law,” lanjutnya.

Dengan adanya kejadian ini, pihak KNPI pun merekomendasikan beberapa hal terkait itu. Di antaranya:

  1. Meminta pertanggung jawaban pihak kepolisian melalui Polda Gorontalo agar oknum tersebut dicopot melalui proses persidangan kode etik dan disiplin anggota.
  2. Meminta kepada pihak Kepolisian Resort Pohuwato secara institusi bertanggung jawab dengan pembiayaan santunan ganti rugi/kompensasi mengingat keluarga korban (istri korban)  telah menjadi  orang tua tunggal.
  3. Mengingat anak-anak korban (7 orang) masih sekolah. Maka pembiayaan sekolah sampai akhir studi di jenjang perguruan tinggi ditanggung oleh negara, dalam hal ini pihak Kepolisian Resort Pohuwato

“Jika masalah pembunuhan atas kejahatan dari pihak oknum Kepolisian Resort Pohuwato ini tidak diindahkan dalam kurun waktu 6×24 jam, maka kami KNPI akan membawa masalah ini ke tingkat lembaga hukum dan lembaga negara yang lebih tinggi untuk mendapatkan kepastian hukum,” ancamnya.

Bahkan KNPI akan mempersoalkan hal ini di forum lembaga international jika kepolisian sebagai institusi membiarkan masalah ini, baik sengaja maupun tidak sengaja. (MS)

25000onon

COMMENTS

Ikuti kami di media sosial

Please Like and Follow