KH. Hasyim Muzadi: Tak Ada Alasan Ragukan Pancasila Ideologi Bangsa

SHARE:

KH. Hasyim Muzadi: Tak Ada Alasan Ragukan Pancasila Ideologi Bangsa
KH. Hasyim Muzadi
Wakil Ketua PBNU: Pancasila dan UUD 45 Representasi Syariat Islam
Innalillahi Wainnailahirojiun, Indonesia Kembali Berduka

JAKARTA, SUARADEWAN.com – KH. Hasyim Muzadi menegaskan bahwa tak ada alasan bagi siapapun warga negara Indonesia untuk meragukan eksistensi Pancasila sebagai ideologi bangsa. Meski akhir-akhir ini marak timbul keraguan tersebut, tetapi menurutnya, kesalahannya bukan pada Pancasila.

“Kita sedang ragu terhadap Pancasila dengan dalih bahwa dari hari ke hari, Pancasila tidak bisa menyelematkan Indonesia. Padahal ini bukan kesalahan Pancasila. Hanya saja, Pancasila belum perfect dalam tata laksananya,” terang mendiang Hasyim Muzadi dalam orasi ilmiahnya di agenda Dialog Kebangsaan bertajuk Pancasila Solusi Indonesia beberapa waktu silam.

Sadar akan ketidaksempurnaan tata laksana Pancasila selama ini, lanjutnya, maka Pancasila harus diwadahi sistem kenegaraan yang menjamin terselenggaranya filosofi negara ini.

“Dalam hal ini, UUD (Undang-Undang Dasar 1945) menjadi kunci utamanya. Dan yang dielaborasi adalah undang-undang, bukan UUD-nya, termasuk Pancasila,” imbuhnya.

 Memang, beragam upaya meruntuhkan kesaktian Pancasila terkesan kuat akhir-akhir ini. maraknya pengusungan isu-isu khilafah oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan pergerakan ormas Islam radikal seperti FPI, FUI, dan GNPF MUI, menegaskan bahwa Pancasila butuh penjagaan yang ekstra keras.

Ya, ketika banyak orang mengeraskan suara ke arah persatuan tanpa keberagamaan, semisal dalam agama misalnya, maka di sanalah Pancasila tereduksi sebagaimana dalam sila pertama-nya yakni Ketuhan Yang Maha Esa.

“Semua agama mempunyai cita-cita yang sama. Maka yang berbeda tidak usah dipaksa sama tetapi yang sama jangan sekali-kali dibedakan. Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, jadi Indonesia bukan negara sekuler,” terangnya kembali.

Dalam hal ini, Hasyim Muzadi juga menyinggung terkait maraknya pembredelan hingga pembakaran tempat peribadatan umat beragama yang hanya berdasar dalih tidak memiliki perizininan, seperti yang marak dialami oleh kelompok Ahmadiyah dan umat Kristiani di berbagai daerah-daerah Indonesia.

“Semua agama dilindungi di negara Indonesia. Kalau ada yang merusak tempat-tempat ibadah, harus diproses hukum. Artinya, negara tidak apatis dengan agama, namun negara tidak mengatur sebab agama adalah urusan peribadatan pribadi, ritual dengan Tuhannya,” lanjutnya tegas.

Di sila kedua, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, ia juga menyinggung bagaimana seluruh agama, mulai dari teologi, bergeser pada ritual, hingga bergeser kepada pengabdian sosial dan ujungnya adalah hal-ihwal kemanusian.

“Jadi, yang diambil adalah tujuan utamanya saja, dan keberhasilan suatu agama dilihat dari keutamaan tersebut, yakni kemanusiaan,” pungkasnya.

Ditambah lagi dengan dalih adil dan beradab. Adab diartikan Hasyim Muzadi sebagai kesatuan norma-norma dalam suatu bangsa, sebuah tatanan perilaku dan sikap yang dianggap sebagai suatu kebenaran dalam wilayah tertentu.

“Sementara adil menjadi keharusan posisi Indonesia untuk non-blok. Tidak boleh pro terhadap Barat maupun Timur. Indonesia harus menegakkan kebenaran, harus menguatkan yang benar, bukan membenarkan yang kuat,” tegasnya.

Untuk sila ketiga Persatuan Indonesia, yang terpenting menurut Hasyim Muzadi adalah masing-masing negara memiliki dependensi yagn harus dihargai, yakni indentitas bangsanya.

“Jadi, hanya negara yang berkebangsaan yang dapat bangkit menjadi bangsa yang besar. Oleh karena itu, persatuan bukan berarti anti internasionalisme,” sambungnya.

Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, menegaskan bahwa Indonesia memerlukan bimbingan, tidak dibiarkan semata hanya karena demokrasi. Adapun hikmah, lanjutnya, adalah inti dari fenomena.

“Seperti kehadiran hukum, hikmah dari hukum adalah keadilan. Jika hukum tidak sampai pada keadilan, maka ia hanya sebagai teks hukum, informasi hukum ataupun ilmu hukum. Seperti hikmahnya ekonomi adalah kesejahteraan yang merata,” lanjutnya.

Ya, begitupun dalam politik, hikmahnya adalah penataan kenegaraan dalam sebuah sistem guna melahirkan ketertiban. Ketika politik dimaknai sebagai politisasi ataupun dipolitisi, menurutnya, maka artinya justru menjadi diakali, ini tidak sampai pada hikmahnya (kebijaksanaan).

Terakhir, sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Di sini Hasyim Muzadi menegaskan pula bahwa sila terakhir ini merupakan hal yang komprehensif. Bahwa keadilan sosial melingkupi seluruh aspek, baik itu hukum, pendidikan, perlindungan, ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya.

“Keadilan sosial adalah keadilan komprehensif, perkara kaya atau miskin jangan ditentukan oleh adil atau tidak. Tetapi ditentukan oleh kapasitas seseorang dalam menjalankan kehidupan,” ujarnya. (ms)

25000onon

COMMENTS

Ikuti kami di media sosial

Please Like and Follow