WP-MagOne-728x90

Kenaikan Bantuan Parpol Hampir 10 Kali Lipat Dinilai Masih Dalam Batas Kewajaran

SHARE:

Kenaikan Bantuan Parpol Hampir 10 Kali Lipat Dinilai Masih Dalam Batas Kewajaran
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo
Ibhas Taruno Jadikan Facebook Medium Penyebar Benci
Beredar Undangan Deklarasi Partai Syariah 212

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Di tengah kondisi keuangan pemerintah yang tidak cukup baik, nilai kenaikan bantuan keuangan partai politik hampir 10 kali lipat. Namun, keinginan untuk menaikkan bantuan keuangan parpol tersebut dianggap masih dalam batas kewajaran oleh pemerintah.

“Sudah 20 tahun nominalnya tidak berubah. Di angka Rp. 108 per suara. Sekarang kami berupaya mengusulkan menjadi Rp 1.000. Kan, wajar,” kata Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri di Jakarta, (3/7).

Bantuan keuangan untuk parpol berpotensi naik pada tahun ini karena pemerintah hampir menyelesaikan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol. Namun, kenaikan bantuan keuangan dari negara itu diharapkan disertai peningkatan transparansi dan akuntabilitas parpol.

Dalam draf revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, nilai satu suara yang menjadi dasar perhitungan bantuan dinaikkan dari Rp 108 menjadi Rp 1.000. Adapun besarnya bantuan keuangan yang akan diterima parpol dari negara adalah nilai satu suara dikalikan jumlah suara di pemilu terakhir.

Dengan perhitungan itu, sebagai contoh, PDI-P, sebagai partai pemenang Pemilu Legislatif 2014 dengan perolehan 23,68 juta suara, bisa memperoleh bantuan keuangan dari negara sebesar Rp 23,68 miliar setiap tahun. Jumlah ini jauh lebih besar daripada yang diterima saat ini, yaitu Rp 2,55 miliar per tahun (Kompas, 3 Juli 2017).

Tjahjo mengatakan, kenaikan ini masih sangat wajar karena memang hamper selama dua decade parpol tidak memperoleh peningkatan bantuan berarti dari pemerintah. Namun, tentu saja besarannya, menurut dia, harus menunggu lampu hijau dari Kementerian Keuangan sebagai pengelola anggaran negara.

“Soal disetujui oleh Kementerian Keuangan dan Badan Keuangan DPR, kita tunggu saja,” kata Tjahjo. (ALH)

25000onon

COMMENTS

Ikuti kami di media sosial

Please Like and Follow