Kanwil Kemenkum HAM Jambi Buka Rakor PPNS Se-Provinsi Jambi

SHARE:

Kanwil Kemenkum HAM Jambi Buka Rakor PPNS Se-Provinsi Jambi
Rakor PPNS Kemenkumham Jambi, swiss bell hotel, Jambi (15/05)
Akhirnya HTI Resmi Dibubarkan Pemerintah
Menkumham: Remisi Narapidana Dikhususkan Kasus Narkoba

JAMBI, SUARADEWAN.com – Bertempat di hotel Swissbel Senin(15/05) Kanwil Kemenkumham Jambi, Bambang Palasara membuka secara resmi rakor PPNS se-Provinsi Jambi.

Turut mendampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM  Kemenkumham Jambi Parsaoran Simaibang, Direktur Pidana Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Salahudin.

Dikatakan Bambang Palasara, PPNS di tuntut untuk berperan aktif memberikan kontribusi dalam penegakan hukum, mengingat PPNS sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang di beri kewenangan khusus oleh Undang-undang,

“Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana”. Jelasnya.

Bambang Palasara berpesan dalam mengikuti kegiatan ini agar selalu semangat dan memiliki motivasi yang tinggi agar nantinya para peserta menjadi tenaga PPNS yang memiliki kompetensi dan menjadi penegak hukum yang mengedapankan profesinalitas.

Sementara itu dikatakan Salahudin, kegiatan rakor Penyidik Pegawai Negeri Sipil khususnya Provinsi Jambi dapat mempunyai peranan yang lebih berarti.

“Kepada pejabat yang telah ditunjuk sebagai PPNS baik itu dikabupaten kota se-provinsi jambi melalui adanya SK harus segera meminta usulan kepada Bupati/Walikotanya untuk segera dilantik,” terangnya.

Dengan dilantiknya pejabat PPNS itu secara resmi berhak melakukan sesuatu dalam penegakan hukum sesuai tupoksi masing-masing dalam instansi.

Kemudian bila ada Pejabat PPNS yang ditunjuk dan dilantik terkena mutasi yang dberikan oleh Kepala Daerah segera melaporkan kepada atasannya.

“Dalam artian mutasi tersebut apakah masih dipakai oleh pejabat yang baru atau terjadinya pergantian, dan PPNS harus melampirkan SK kepada ketua koordinasinya,” paparnya.

Kepada PPNS yang belum dilantik jangan coba-coba melakukan adanya penyidikan, nanti akan membawa permasalahan bagi dirinya.

Ditambahkan Parsaroan Simaibang, bahwa kegiatan dilaksanakan selama 2 (dua) hari dengan memanggil para narasumber dari kementerian hukum ham pusat.

“Peserta Rapat koordinasi PPNS berlangsung selama 2 hari terhitung pada tanggal 15-16 Mei 2017 dan di ikuti oleh 70 PPNS dari berbagai instansi,”urainya.

bahwa kantor kemenkumham disetiap provinsi punya peranan untuk membina para PPNS serta  melakukan pelantikan. (IKT)

25000onon

COMMENTS

Ikuti kami di media sosial

Please Like and Follow