Jabat Plt Ketua Umum PPP, Suharso dinilai Inkonstitusional

SHARE:

Jabat Plt Ketua Umum PPP, Suharso dinilai Inkonstitusional
Anggota DPR RI Fraksi Golkar Pelaku Suap Hakim Dituntut Enam Tahun Penjara
Senator Fahira Idris Meminta Kepolisian Serius Selidiki Kasus ‘Sembako Maut’ di Monas
Safaruddin: Nantinya Tak Perlu Lagi Ada yang Meminta Sumbangan di Jalan
Mengapa Ada Rumah Tahanan di Mako Brimob?
Cak Imin: Kumpul-Kumpul Baik untuk Indonesia yang kompak, Solid, dan Bersatu

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Romahurmuziy telah resmi diberhentikan dari Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Melalui Dewan Pertimbangan PPP Suharso Monarfa ditunjuk sebagai Plt Ketua Umum PPP.

Namun, Penunjukan Suharso mendapatkan  tantangan, hal tersebut dinilai inkonstitusional karena bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai berlambang Ka”bah.

“Penunjukan Bapak Suharso Monoarfa sebagai Plt Ketum DPP PPP adalah inkonstitusional,” ujar politisi senior PPP Akhmad Muqowam dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (16/3/2019).

Baca juga  Mr. Mohamad Roem: Sekarang Saya tidak Lagi Toleran

Moqowam mengatakan aturan main Pasal 13 Anggaran Rumah Tangga (ART) PPP. Dalam pasal itu disebutkan dalam hal terjadi kelowongan jabatan Ketum hanya dapat diisi oleh Waketum yang dipilih dalam rapat yang dihadiri pengurus Harian DPP, Ketua Majelis Syariah, Ketua Majelis Pertimbangan, Ketua Majelis Pakar.

Sedangkan Suharso Monoarfa sebelum ditunjuk sebagai Plt Ketum PPP menjabat posisi Ketua Majelis Pertimbangan.

“Pasal 13 tersebut tidak perlu lagi penafsiran atau penerjemahan, artinya lowongan jabatan Ketua Umum yang ditinggalkan oleh Sdr. Romahurmuziy hanya dapat diisi oleh Wakil Ketua Umum, dan karena itu siapapun yang mengisi di luar Wakil Ketua Umum adalah inkonstitusional. Tinggal memilih di antara pejabat Waketum,” papar Muqowam.

Baca juga  PPP Ungkap Kekalahan Ahok Karena Salah Strategi Menjelang Pencoblosan

“Di luar nama-nama tersebut, secara politik akan menghadirkan pro-kontra lagi, baik dari kalangan internal maupun eksternal PPP, mengingat konflik PPP beberapa waktu yang lalu, juga akibat pelaksanaan organisasi yang cenderung tidak mentaati AD/ART PPP,” sambungnya.

COMMENTS