Ini Alasan UU Anti-Terorisme Harus Diperkuat

SHARE:

Ini Alasan UU Anti-Terorisme Harus Diperkuat
Ilustrasi
Ketua DPR RI Janjikan Revisi UU Antiterorisme Rampung Juni Ini
Pengesahan RUU Antiterorisme Terhambat Definisi Teroris
DPR Minta Pemerintah Sepakati Definisi, Agar RUU Antiterorisme Segera Bisa Diundangkan

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan Undang-Undang Anti-Terorisme harus diperkuat. Menurutnya masih banyak kelemahan dan celah di UU yang lama sehingga mengakibatakan pencegahan dan penindakan aksi teror belum begitu berjalan maksimal.

“Kalau kita lihat UU 15 tahun 2003 tentang pemberantasan terorisme. Itu penguatan Perppu 1 tahun 2002 dalam merespon bom Bali. Kita tidak tahu pelaku dan motifnya,” kata Tito dalam salah satu acara, Jumat (26/5).

Menurut Tito, saat ini aparat sudah menganalisa perbuatan terorisme. Ia mencontohkan dalam 15 tahun lebih ini Polri sudah menangkap 1000 orang tersangka teroris dan mengintrogasi mereka sehingga mendapatkan informasi penting terkait pola terorisme.

Baca juga  Komisi I DPR: Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Teroris adalah Keniscayaan

“Sekarang sudah 15 tahun lebih, sudah lebih 1000 orang tertangkap, 1000 orang kita interview, kita tahu cara pendanaan. Ini harus diatur pencegahan agar konrehensif antar instansi,” tukasnya.

Selain itu kata Tito, proses deradikalisasi dalam UU yang lama juga belum diatur. Termasuk perbaikan UU yang mengatur pemeriksaan terduga teroris dari satu hari menjadi tujuh hari, serta pengelolaan lembaga permasyarakatan untuk teroris juga harus diatur.

Tito menambahkan, perencanaan terorisme memang sudah diatur pada UU yang lama, namun sayangnya masih memiliki celah. Ia mencontohkan mengenai Idad atau latihan teror yang pernah dilakukan di Aceh.

Baca juga  Inilah Kendala Pemberantasan Terorisme Di Indonesia Menurut Kapolri

“Sekarang di gunung pakai airsoft gun atau pistol kayu. Berangkat keluar negeri ke Suriah, di UU enggak ada, balik ke sini paham sudah radikal,” bebernya.

Tito juga mencontohkan mengenai Jamaah Anshorut Daulah (JAD) yang ditetapkan sebagai kelompok teroris yang bertanggugjawab terkait bom Thamrin. Dengan begitu, maka siapapun yang bergabung dengan kelompok itu sudah bisa ditangkap dan diperiksa.

“Siapapun yang bergabung dengan JAD sudah bisa ditangkap dan prosea hukum, kalau sekarang tidak. Membuat rencana dulu baru ditangkap,” tukasnya. (za/tr)

REKOMENDASI UNTUK ANDA

COMMENTS