WP-MagOne-728x90

Indonesia Darurat Narkoba, Presiden Perlu Keluarkan Perppu Percepatan Eksekusi Mati

SHARE:

Indonesia Darurat Narkoba, Presiden Perlu Keluarkan Perppu Percepatan Eksekusi Mati
Presiden RI Ir. Joko Widodo.
Lawan Terorisme, Jokowi: Kirimkan Pesan Perdamaian Pada Dunia
BNN Sita Puluhan Ribu Pil Ekstasi dari Kurir Narkoba Jaringan Malaysia – Sumut

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Penyebaran narkoba di Indonesia dinilai sudah sangat mengkhawatirkan dan mengancama keberlangsungan masa depan bangsa Indonesia. Pasalnya, kartel narkoba seolah menganggap Indonesia sebagai pangsa pasar yang menggiurkan sebab lemahnya penegakan hukum dalam negeri.

Belum lama ini saja petugas berhasil mengungkap 1 ton narkoba jenis sabu dari jaringan internasional yang diseludupkan di pantai Anyer, Banten. Dan yang terbaru lagi BNN berhasil menggerebek sebuah rumah di kawasan Muara Karang, Pluit, Jakarta Utara, yang ternyata dijadikan tempat penyimpanan 300 kilogram sabu.

Terkait hal ini, guru besar pakar hukum pidana Universitas Jenderal Soedirman, Prof. Dr. Hibnu Nugroho menyarankan, Presiden semestinya segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Anti Narkoba, yang salah satu poinnya adalah percepatan eksekusi mati pelaku kasus narkoba.

“Indonesia sudah darurat narkoba, sudah genting. Pemerintah perlu mengeluarkan Perppu Antinarkoba, salah satunya percepatan eksekusi mati,” Prof Dr Hibnu Nugroho, Minggu (30/7).

Menurut Prof. Hibnu, persoalan narkoba ini sudah sangat meresahkan masyarakat sebab sudah merasuk ke segala pofesi masyarkat. Karena itu Pemerintah perlu mengambil langkah konkrit untuk mengatasi hal ini.

“Narkoba sudah sedemikian meresahkan masyarakat, sudah masuk segala profesi dalam masyarkat, sehingga perlu langkah konkrit dalam kebijakan negara. Sebab kalau hanya mengandalkan penegakan hukum saja kayaknya tidak memberikan hasil yang maksimal,” tukasnya.

Menurut Prof. Hibnu, dalam Perppu itu nanti sebaiknya juga berisi tentang pengawasan pemerintahan dan masyarakat supaya pelaksanaannya bisa menjadi lebih efektif.

“Perppu itu juga berisi pengawasan birokrasi pemerintahan dan masyarakat, mumpung belum jadi pasar narkoba yang sesungguhnya,” tandasnya. (za/de)

25000onon

COMMENTS

Ikuti kami di media sosial

Please Like and Follow