ICW: RKUHP Seperti Pasal Zombie

SHARE:

ICW: RKUHP Seperti Pasal Zombie
ICW: Kota Medan Paling Rawan Korupsi dan Tak Kondusif untuk Berbisnis
ICW: Korupsi Pegawai Negeri Lebih Tinggi daripada Anggota DPR dan DPRD
ICW Desak Polisi Buru Dalang di Balik Teror Novel

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Lalola Easter, mengatakan, dihidupkannya kembali “Pasal Zombie” di antaranya 238 dan 259 Rancangan Kitab Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP) yang bisa membungkam demokrasi dan daya kritis masyarakat sipil termasuk aktivis antikorupsi.

“Dalam konteks RKUHP, pasal-pasal dulu pernah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi (MK) misalnya, kini kembali dihidupkankan lagi, teman-teman biasa sebut ‘Pasal Zombie’, dulu sudah mati kita dihidupkan kembali dengan paksa,” kata Lalola dalam konferensi pers Aliansi Nasional Reformasi KUHP di Jakarta, Minggu (10/6).

Pasal yang dibangkitkan tersebut, lanjut Lalola mengenai delik penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden yakni pasal 238 RKUHP serta 259 RKUHP tentang pernyataan permusuhan terhadap pemerintahan. Pasal ini sudah sempat dibatalkan MK.

Kemudian, Pasal 380 RKUHP tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara. Pidana penghinaan terhadap peradilan (contemp of court) Pasal 303 huruf c RKUHP dan penghinaan terhadap individu Pasal 471-475 RKUHP.

“Perlu diingat, dalam catatan SafeNet di tahun 2017, terdapat setidaknya ada 35 aktivis yang dijerat pasal penghinaan hanya denhan UU ITE sejak 2008 sampai 2017, aktivis antikorupsi dengan setidaknya 8 kasus adalah yang paling sering disasarbersamaan dengan aktivis lingkungan dan jurnalis,” kata Lalola.

Karena itu, pasal-pasal tersebut bisa memberangus demokrasi dan penyampaikan kritik terhadap presiden, wakil presiden, lembaga negara, bisa berujung ke penjara jika RKUHP itu kemudian disahkan.

“Itu bisa kemudian dipenjara. Bayangkan, setiap kritik yang disampaikan masyarakat sipil itu berbuah pada kriminalisasi. Bagaimana agar demokrasi itu tetap hidup pascareformasi 98. Jadi ternyata di tahun 2018, amit-amit kalau ini disahkan,” ujarnya.

Bukan hanya kepada presiden dan wakil presiden serta lembaga negara, pasal karet lainnya yakni 303 huruf c RKUHP soal contempt of court juga bisa memangsa para aktivis pegiat hukum atau siapapun yang dianggap menghina atau menyerang integritas hakim.

“Padahal dalam banyak kasus, hal ini bisa terjadi akibat para pegiat antikorupsi mengkritisi kasus korupsi dalam tubuh peradilan. Teman-teman yang sudah lama bergiat di reformasi hukum bagaimana kita menyampaikan kritik, mislanya kepada MA, atau pengadilan-pengadilan yang ada di bawahnya,” kata dia.

Sudah banyak kritikan terhadap dunia peradilan pun tetap saja banyak hakim yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menerima suap. Hingga tidak bisa dibayangkan bagaimana jika saluran kritikan itu ditutup menggunakan pasal contempt of court.

“Bayangkan kalau fungsi kritik itu tidak bisa berjalan, lembaga-lembaga ini tidak mampu mengevaluasi dirinnya sendiri meskipun sudah diberikan tugas untuk evaluasi dirinya sendri. Bayangkan kalau teman-teman dari masyarakat sipil kehilangan kemampuan itu karena dilakukan oleh UU,” ujarnya.

“Dalam banyak perkara, mereka itu sumber permasalahan. Jadi kalau fungsi kritik ini tidak berjalan, fungsi evaluasi dari masyarakat tidak berjalan, saya tidak bisa bayangkan lembaga-lembaga negara itu bisa survive ke depannya,” ujar Lalola menambahkan.

Menurut Lalola, jiak ini diatur, maka kriterianya harus ketat dan bisa menjamin kebebasan warga negara atas kritismenya. Namun pasal-pasal yang ada di RKUHP terkait ini sangat multitafsir dan berpotensi memberangus kebebasan berpendapat atau demokrasi. (aw/gatra.com)

REKOMENDASI UNTUK ANDA

COMMENTS