WP-MagOne-728x90

Fadli Zon Minta Pemerintah Fokus ke Pekerjaan Kecil daripada Memikirkan Pindah Ibukota

SHARE:

Fadli Zon Minta Pemerintah Fokus ke Pekerjaan Kecil daripada Memikirkan Pindah Ibukota
Fadli Zon Kekanak-Kanakan Terima Perwakilan HTI di Gedung DPR
Fadli Zon: Saya Sudah Tiga Kali Mau Mati

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Belakangan ini kembali muncul wacana Pemerintah mengenai pemindahan Ibukota Negara dari pulau Jawa ke Palangkaraya di Pulau Kalimantan. Pasalnya, Jakarta saat ini dinilai sudah kurang layak lagi untuk menjadi Ibukota Negara salah satunya karena sudah terlalu padat.

Namun, wacana tersebut mendapat kritikan dari Wakil Ketia DPR RI Fadli Zon. Menurut Fadli, pemindahan Ibukota Negara dari Jakarta ke Palangkaraya untuk saat ini masih belum tepat dan terkesan gegabah. Sebab, itu adalah perkara besar yang memerlukan kajian secara mendalam dan komprehensif terlebih dahulu.

Apalagi, pemindahan Ibukota Negara itu jelas merupakan proyek yang memerlukan dana dalam jumlah besar. Padahal, saat ini Pemerintah sedang dipusingkan oleh menumpuknya utang luar negeri. Belum lagi ditambah dengan sejumlah proyek infrastruktur yang terancam mangkrak akibat kekurangan dana.

Karena itu, menurut Fadli, Pemerintah sebaiknya fokus untuk mengatasi persoalan yang lebih kecil terlebih dahulu, misalnya dengan menyediakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat, dan berupaya menyejahterakan masyarakat di tengah kondisi sekarang yang sudah semakin sulit.

“Pemerintah konsentrasi saja dulu ke pekerjaan kecil, jangan memikirkan pindah ibu kota. Itu perkerjaan besar. Pekerjaan kecil sekarang bagaimana menyediakan lapangan pekerjaan ke masyarakat. Bagaimana menyejahterakan masyarakat yang makin sulit, fokus ke itu saja dulu,” kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/7).

Selain itu, Fadli juga mengatakan terlebih dahulu akan mengecek mengenai aturan pemindahan Ibukota, karena preseden pemindahan Ibukota belum ada. Selain itu, karena keputusan pemindahan pusat pemerintahan ini menyangkut hajat hidup orang banyak, maka setidaknya terlebih dahulu Pemerintah perlu persetujuan dari DPR. (za)

25000onon

COMMENTS

Ikuti kami di media sosial

Please Like and Follow