Estimasi AIDS Capai 1.597 Orang, Pemerintah Tangsel Tolak LGBT

SHARE:

Estimasi AIDS Capai 1.597 Orang, Pemerintah Tangsel Tolak LGBT
Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie saat memberikan sambutannya dihadapan sejumlah ormas Islam
Denny JA, Hasrat dan (Potret) Tindak Pelecehan
Gus Dur; Ketidaksepakatan dan LGBT

TANGSEL, SUARADEWAN.com – Penyebaran penyakit seksual mematikan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mulai mengkhawatirkan. Data terakhir yang diperoleh, estimasi secara keseluruhan mencapai 2.487 orang. Ironisnya, dari angka tersebut, sebanyak 1.597 pasiennya berasal dari pasangan Lesbian, Gay, Biseksual, transgender (LGBT).

Data itu berdasarkan estimasi dan proyeksi AIDS/HIV di Indonesia sejak tahun 2011 hingga 2016 lalu. Dimana angka tersebut merujuk pada publikasi survei oleh Departemen Kesehatan (Depkes) RI tahun 2012, yang menyebutkan bahwa Orang Dengan HIV AIDS (ODHA) di Provinsi Banten mencapai 13.898 orang.

Ditemui usai pelaksanaan diskusi publik tolak LGBT, yang diselenggarakan oleh Forum Bersama Tangerang Selatan (FORBEST), Ketua Aliansi Cinta Keluarga (Aila) Rita Soebagio mengatakan, jika jumlah 13.898 orang tersebut terdiri dari beberapa kategori penularan. Akan tetapi yang terbanyak disebabkan oleh hubungan Lelaki Seks dengan Lelaki (LSL), yang estimasi ODHA-nya sebanyak 5.196 orang.

“Nanti boleh lihat data dari Depkes tahun 2012, ada yang sifatnya estimasi dan proyeksi. Tapi ada data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), ada data ODHA, data ini relatif lebih mendekati. Banten jumlahnya kan sebanyak ini, tahun 2012 loh, jadi survei 6 tahun lalu. Karena sebenarnya survei kependudukan kita pun juga perlima tahunan. Terakhir yang survei tahun 2017 belum selesai, jadi belum keluar,” kata Rita Soebagio, di Restoran Remaja Kuring, Kecamatan Serpong, Kota Tangsel, pada Sabtu (20/1/2018).

Dari estimasi 5.196 ODHA akibat seks sesama jenis LSL (Gay) di Provinsi Banten, yang paling besar jumlahnya berada di Kota Tangsel sebanyak 1.597 orang, lalu Kota Tangerang sebanyak 1.006 orang, Serang 536 orang, Lebak 458 orang, Pandeglang 444 orang, Kota Serang 435 orang, Kota Cilegon 424 orang, dan terendah Kabupaten Tangerang dengan jumlah 296 orang.

Data ODHA-LSL Propinsi Banten 2012

“Lembaga-lembaga dunia itu mengatakan, baik UNDP, atau WHO, bahwa LGBT di Indonesia ada 3 persen dari populasi, jadi sekira 7,5 juta orang. Tapi sekali lagi ini hanya estimasi. Organisasi LGBT di Asia menyebut organisasinya di Indonesia ada 119 organisasi LGBT,” katanya.

Menyikapi hal tersebut, Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie menuturkan, bahwa dia dan jajaran pemerintahan sejak lama telah mendukung segala upaya dari masyarakat dalam menolak keberadaan LGBT di wilayah Tangsel. Sebab menurutnya, perilaku seks menyimpang itu bertentangan dengan norma-norma agama, negara dan masyarakat di Indonesia.

“Tentunya saya berharap mereka-mereka ini yang menganut paham tersebut, bisa kembali ke jalan yang sebenar-benarnya sesuai dengan ketiga norma tadi. Apabila melanggar ketiga norma tadi tentunya akan ada konsekuensi-konsekuensi, baik sosial maupun yang lain yang akan terjadi,”tuturnya.

Menurutnya, yang terpenting saat ini bagaimana membentuk persamaan sikap antara aparatur pemerintahan Kota Tangsel beserta seluruh element masyarakat, tentunya tidak dengan menggunakan cara-cara anarkis. Tapi apabila hal tersebut nantinya akan bertentangan lebih luas lagi, maka tidak akan mustahil pemerintah Kota Tangsel akan menerbitkan regulasi.
pengobatan HIV/AIDS.

“Basisnya untuk mencegah itu adalah dengan membentuk ketahanan keluarga, komunikasi keluarga secara langsung. Sempatkan untuk berkumpul dengan keluarga saat malam hari, dan ini rencana Forbest akan menggelar aksi pada 11 Februari 2018 di lapangan Sun Burst, BSD, yang melibatkan sekira 130 organisasi,” tukasnya.

Sementara Ketua Forbest Arif Wahyudi menegaskan, bahwa perjuangannya saat ini menuju revisi Undang-Undang (UU) KUHP. Menurutnya, sudah saatnya diubah dengan fatwa MUI Nomer 57 Tahun 2014 tentang Gay, Lesbi, Sodomi dan Pencabulan.

“Sudah saatnya UU KUHP prodak Belanda itu dirubah. Kami berharap, suara kita ini dapat mempengaruhi kota dan kabupaten yang ada di Indonesia untuk bersama-sama menyuarakan penolakan terhadap LGBT. Sehingga DPR RI yang sedang menggarap RUU itu akan mendengar bahwa rakyat mengatakan suatu hal yang sama, yakni menolak LGBT,” pungkasnya. (FN)

25000onon

COMMENTS

Ikuti kami di media sosial

Please Like and Follow