WP-MagOne-728x90

DPRD Mandul Terhadap Penjahat Berdasi, TPDI Buka Posko Bagi Masyarakat Sikka

SHARE:

DPRD Mandul Terhadap Penjahat Berdasi, TPDI Buka Posko Bagi Masyarakat Sikka
Ketua TPDI, Petrus Selestinus
Fraksi PKPI Minta Pemda Sikka Segera Bereskan Sisa Pembayaran Kepada PT Karya Putra Sikka
Bupati dan DPRD Sikka Konsultasi DAK Di Jakarta, Dananya Darimana?

SIKKA, SUARADEWAN.com – Seiring dengan mandulnya peran kontrol DPRD Sikka terhadap eksekutif terkait penjahat berdari atau mafia proyek dan mafia jabatan yang merajalela dan berperan dalam pengambilan kebijakan pembangunan di Kabupaten Sikka, Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) akan membuka posko pelaporan bagi masyarakat Sikka.

Ketua Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, kepada Media, Jumat (7/07/2017) menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada media baik cetak maupun online yang selalu mengabarkan segala model penyimpangan yang terjadi khususnya di Kabupaten Sikka.

“Kita patut mengapresiasi peran media dalam pemberitaan tentang segala model penyimpangan dan penanganannya dalam soal pelayanan publik di Kabupaten Sikka, karena berhasil menumbuhkan kesadaran dan keberanian Masyarakat Sikka untuk berpartisipasi melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pembangunan daerahnya agar tidak terpuruk dalam kemiskinan dan kebodohan,” ucap Petrus yang juga berprofesi sebagai advokat.

Lebih lanjut Petrus mengungkapkan agar lebih mendorong masyarakat mengambil peran partisipatif guna memperbaiki segala bentuk pelanggaran dalam pelayan publik,  terutama terkait pelaksanaan Otonomi Daerah maka TPDI akan bekerjasama dengan KBM JAYA (Keluarga Besar Maumere Jakarta Raya) PMMJ (Perhimpunan Mahasiswa Maumere Jakarta), dan sejumlah Wartawan di Sikka  untuk mendirikan pos pelaporan Masyarakat di Sikka dan Jakarta.

“Dalam waktu dekat kita akan bangun Posko Pelaporan atau Kotak Pos yang akan berfungsi untuk menampung keluh kesah dan harapan masyarakat terkait dengan perilaku menyimpang Aparat Sipil Negara dan Pimpinannya dalam melakukan pelayanan publik dan penegakan hukum di Sikka. Semua informasi dari masyarakat akan dianalisis dan dijadikan sebuah Laporan Masyarakat untuk diteruskan ke instansi terkait yang berwenang serta dimonitor terus tindaklanjutnya,” tegasnya.

Ia menuturkan, Latar belakang didirikannya Posko Pelaporan karena DPRD sebagai lembaga yang seharusnya melaksanakan fungsi kontrol, justru melemah  dan kerap mengabaikan fungsi kontrolnya bahkan dalam hal-hal tertentu turut serta bersama-sama dengan Eksekutif melakukan penyimpangan.

Akibatnya meskipun ada anggota masyarakat Sikka yang memiliki banyak informasi tentang perilaku aparatur Pemda Sikka yang menyimpang, bahkan masyarakat sering menjadi korbannya akan tetapi masyarakat enggan untuk melapor karena laporan masyarakat sering tidak digubris, malah masyarakat yang melapor sering dituduh memfitnah dan akan dituntut balik oleh pejabat yang punya kekuasaan.

Posko Pelaporan atau Kotak Pos ini, menurut Petrus, untuk mewakili kelompok masyarakat korban yang takut melapor karena takut dituntut balik, takut melapor karena belum memiliki bukti lengkap, tidak mau melapor karena tidak percaya lagi terhadap aparat pemerintah yang memproses laporan mereka bahkan tidak melapor karena sering laporan masyarakat tidak ditanggapi.

“Posko Pelaporan dimaksud untuk mewadahi masyarakat yang takut melapor, mewakili masyarakat yang tidak mau direpotkan dan dipersulit ketika melapor dan masyarakat yang ketakutan untuk melapor demi memperbaiki kualitas pelayanan publik agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik di masa yang akan datang,” pungkas Petrus. (MOP)

25000onon

COMMENTS

Ikuti kami di media sosial

Please Like and Follow