DPR Sepakati RUU Kerjasama Pertahanan Indonesia dan Korea

SHARE:

DPR Sepakati RUU Kerjasama Pertahanan Indonesia dan Korea
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (kedua kiri) bersama Panglima TNI Jenderal Hadi Tjahjanto (kedua kanan) saat mengikuti rapat dengan Komisi I DPR di Senayan, Jakarta, Kamis (7/6).
Komisi I DPR Tetapkan 7 Komisioner KIP
Satu NIK Ketahuan Dipakai 2 Juta Kali Registrasi Kartu Prabayar
Rapat dengan Komisi I, Perwakilan Facebook Indonesia Meminta Maaf dan Janjikan Tiga Hal Ini

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Komisi I DPR menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamirzad Ryacudu terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Kerja sama di Bidang Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Korea. Rapat tersebut berlangsung selama kurang lebih dua jam hingga akhirnya Undang-Undang tersebut disepakati.

“Tadi kami memutuskan terkait kerja sama di bidang pertahanan antara Korea dan Indonesia di bawa ke rapur (rapat paripurna) besok (10 Juni). Dan kalau sudah disetujui itu akan diratifikasi dan sifatnya mengikat secara hukum bagi kedua negara,” kata Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/6/2018).

Dalam rapat itu, kata Hanafi, anggota Komisi I sempat memberikan kritik terkait proyek pesawat tempur jet. Menurutnya proyek tersebut jangan sampai menggantung.

Baca juga  600 Simpatisan ISIS Diprediksi Akan Masuk Indonesia

“Tadi kita beri catatan kritis bahwa proyek pesawat tempur jet bersama antara Indonesia dengan Korea KFX-IFX itu jangan sampai menyalahi kaidah UU yang akan kita ratifikasi nanti itu,” ujarnya.

“Karena kita melihat keputusan presiden terkait proyek bersama KFX ini masi menggantung. Mau lanjut atau berhenti. Karena pemerintah informasi terakhir menangguhkan pembayaran itu, meminta negosiasi ulang,” Hanafi menambahkan.

Hanafi juga menjelaskan rentetan kerja sama antara Korea dan Indonesia. Di antaranya pertukaran personel militer serta alusista.

“Pertama alutsista, kemudian juga dibahas mengenai pengorganisasian dua negara ini yang juga melekat cara menyelesaikan perselishan apabila timbul masalah, kedua negara sepakat membuat komite bersama kalau ada kerja sama pesawat tempur, kapal selam itu dikelola komite bersama ini,” ucapnya.

Baca juga  Jungkirbaliknya Materi RUU Penyiaran, Draft Baleg Vs Draft Komisi I

“Kalau ada masalah dan tidak bisa diselesaikan komite bersama, maka akan dibawa ke level Kementerian Pertahanan dua negara. Kalau tidak selesai juga ya melalui jalur diplomatik,” Hanafi memungkasi.

Sebelumnya, pemerintahan Indonesia melalui Menhan melakukan penandatangan perjanjian dengan Korea Selatan. Perjanjian yang dilakukan kedua bela negara meliputi produksi pesawat tempur KFX/IFX.

“Nanti kita produksi KFX/IFX termasuk maintenancesustainabilitymodification dan upgrading,” ujar Menhan Ryamizard Ryacudu. (sumber: merdeka.com)

REKOMENDASI UNTUK ANDA

COMMENTS