DPR Minta Pemerintah Sepakati Definisi, Agar RUU Antiterorisme Segera Bisa Diundangkan

SHARE:

DPR Minta Pemerintah Sepakati Definisi, Agar RUU Antiterorisme Segera Bisa Diundangkan
Rapat Pansus DPR tentang RUU Terorisme di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/5).
Inilah Poin-Poin Yang Masih Jadi Kendala Dalam Revisi UU Antiterorisme
Hanafi Rais: Bola Panas Revisi UU Pemberantasan Terorisme Ada di Pemerintah
Komisi I DPR: RUU Anti Terorisme Harus Segera Dirampungkan

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Panitia Khusus Revisi Undang-undang (UU) Antiterorisme  meminta agar rapat Tim Panja Pemerintah hari ini segera menyampaikan ke Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly  memutuskan pilihannya terkait definisi terorisme agar revisi UU bisa segera diundangkan.

Hari ini rapat panja tim perumus Revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bersama Pemerintah menyepakati pembahasan definisi terorisme dibawa ke Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kamis (24/5) esok.

“Mudah-mudahan besok ini mungkin Bu Enny (Ketua Tim Panja Pemerintah) bilang ke menteri. nah mudah-mudahan besok satu saja (sikapnya) kita bawa besok dan berpihak ke yang banyak,” ujar Supiadin Aries Saputra Wakil Ketua Pansus RUU Antiterorisme di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/5).

Baca juga  Ketua DPR RI Minta Pemerintah Satu Suara Dalam Pembahasan RUU Anti Terorisme

Hal sama diungkapkan Wakil Ketua Pansus RUU Terorisme lainnya Hanafi Rais mengharapkan dalam raker, pemerintah sudah bulat di satu sikap terkait definisi terorisme apakah alternatif satu atau dua. “Istilahnya besok di raker tinggal bungkuslah,” ujar Hanafi.

Hanafi sendiri mengapresiasi sikap pemerintah yang akhirnya mengakomodasi frasa motif politik, ideologi dan gangguan keamanan masuk dalam definisi terorisme, meski terdapat dalam rumusan alternatif kedua.

“Kami dari fraksinya kami bahwa pemerintah membawa alternatif pertama namun tetap menyimak dan mengakomodasi frasa-frasa terakhir ini,” kata Hanafi.

Baca juga  Komisi I DPR: RUU Anti Terorisme Harus Segera Dirampungkan

Rapat hari ini menghasilkan dua rumusan alternatif definisi terorisme. Pertama, definisi alternatif satu yakni definisi terorisme tanpa menyertakan motif ideologi, atau politik atau gangguan keamanan sebagaimana diinginkan pemerintah sejak awal.

Sehingga, terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban, yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup fasilitas publik atau fasilitas internasional. Sementara alternatif dua, seperti halnya definisi terorisme alternatif satu, hanya ditambahkan frasa motif ideologi, atau politik atau gangguan keamanan. (rep)

REKOMENDASI UNTUK ANDA

COMMENTS