DPR Minta Kapolri Bentuk Densus Tipikor

SHARE:

DPR Minta Kapolri Bentuk Densus Tipikor
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.
Zulkifli Hasan: Banyak Lembaga Negara Kena Masalah Korupsi
Wakil Ketua DPD Serukan Generasi Muda Amalkan Agama dan Pancasila

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendorong Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian segera membentuk Detasemen Khusus Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor).

Hal tersebut diungkapkan Komisi III DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolri Tito dan jajaran di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/5).

“Komisi III DPR RI mendorong Polri untuk segera membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi, dengan anggaran dan kewenangan khusus,” kata Wakil Ketua Komisi III, Desmond Junaidi Mahesa, selaku pimpinan rapat saat membacakan poin kesimpulan RDP.

DPR mendesak Polri membentuk Densus Tipikor, karena menilai Polri masih belum efektif dan efisien dalam penanganan kasus korupsi.

Kapolri Tito mengakui hal tersebut. Namun ia juga menjelaskan mengenai kendala yang dihadapi pihaknya dalam penanganan tipikor selama ini. Kendala itu antara lain masih lemahnya kesejahteraan atau gaji penyidik Polri yang menangani kasus korupsi, hingga kecilnya anggaran atau biaya penanganan kasus korupsi itu sendiri.

Kapolri membandingkan gaji penyidik korupsi di Polri yang jauh lebih lebih dibandingkan penyidik di KPK yang menggunakan sistem at cost, di mana berapapun anggaran yang diperlukan KPK akan dibiayai dengan anggaran yang ada.

“Kalau sekarang lumayan Rp208 juta. Tapi, kalau tetap dipatok dengan sistem indeks, enggak bisa maksimal. Nah, kalau bisa kami juga dengan sistem at cost, jadi berapapuk kebutuhan biayanya dipenuhi oleh negara, seperti KPK. Dengan begitu bisa mendongkrak prestasi mereka,” katanya.

Selain itu, kendala Polri lainnya adalah persoalan birokrasi yang menurut Kapolri masih rentan untuk diintervensi.

“Memang saya kira ada kendala birokrasi juga yang jadi problem. Kelebihan teman-teman di KPK itu kan kolektif kolegial dan diangkat oleh DPR. Jadi, mereka lebih kebal daripada intervensi,” tukas Tito.

Sebelumnya, Kapolri Tito menyarankan untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) saja ketimbang Detasemen Khusus Tipikor supaya lebih efektif dan bisa dibubarkan setelah berhasil menangani suatu kasus.

“Bahkan pendapat saya, kalau perlu dibuat Satgas, ini akan lebih baik, jumlahnya 500 sampai 1.000 orang yang direkrut dari berbagai satuan dan kewilayahan, lalu menangani tindak pidana korupsi dengan anggaran khusus dari Mabes Polri,” paparnya.

“Saya pikir Satgas itu lebih efektif dibandingkan struktur Direktorat Tipikor yang dia terkunci pada jumlah orang yang itu saja. Kalau Satgas, jika dia sudah sukses tangani kasus, dia bisa dibubarkan,” jelas Tito. (za/tr)

25000onon

COMMENTS

Ikuti kami di media sosial

Please Like and Follow