Dosen Terlibat HTI, Menristek Dikti: Beri Sanksi Administratif

SHARE:

Dosen Terlibat HTI, Menristek Dikti: Beri Sanksi Administratif
Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir.
Pemerintah Teken Perppu Pembubaran Ormas, Fadli Zon: Ini Praktik Diktatorship
Nusron Wahid: Yang Dilawan Perppu bukan Umat Islam, tapi Ormas Anti-Pancasila
Istana Tanggapi Rencana Uji Materil Perppu Ormas oleh HTI

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Mohammad Nasir mengimbau kepada seluruh rektor se-Indonesia untuk bertanggung jawab atas terlibatnya sejumlah dosen perguruan tinggi dalam ormas anti-Pancasila Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Tanggung jawab tersebut, menurut Nasir, bisa berbentuk sanksi administratif.

Baca juga: Berafiliasi dengan HTI, Sejumlah Dosen ini Akan Ditelanjangi Menristekdikti

“Pemeriksaan, peringatan, teguran, ini harus dilakukan,” ujarnya seusai memberi pengarahan pada rektor-rektor perguruan tinggi di Gedung Kemenristek Dikti, Jakarta, Rabu (26/7/2017).

Baca juga  Membongkar Kedok HTI Bersama KH Imam Ghazali Said

Diketahui, rektor-rektor, terutama di perguruan tinggi negeri (PTN), telah mengantongi sejumlah nama-nama dosen yang diduga terlibat dengan HTI. Menristek Dikti pun meminta para rektor untuk menyelesaikan dan bertanggung jawab atas data tersebut.

Baca juga: Menpan-RB Selidiki Dosen yang Ikut Kelompok Terlarang HTI

Selain itu, ia juga mendorong rektor untuk melakukan tindakan persuasif selama proses pembuktian keterlibatan mereka. Menurutnya, sikap merangkul jauh lebih utama guna membuat para dosen yang terlibat HTI tersebut sadar diri.

Baca juga  Tokoh Aliansi Bela Garuda Kembali Angkat Suara Soal Keberadaan HTI

“Enggak boleh kita langsung tendang. Tapi dia harus diperingatkan, ditegur supaya kembali ke UUD dan Pancasila,” pinta Nasir.

Baca juga: Ajarkan Radikalisme dan Anti-Pancasila, Dua Guru Agama Tingkat SMA Dinonaktifkan

Khusus untuk perguruan tinggi swasta (PTS), Nasir menyerahkannya kepada Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis). Seperti pada PTN, Nasir juga mengimbau agar rektor-rektor di PTS juga melakukan hal serupa.

“Tapi tetap pada negeri ini yang bisa dikontrol lebih mudah,” pungkasnya.

REKOMENDASI UNTUK ANDA

COMMENTS