Disinyalir BPN Sarang Mafia Tanah, Mahasiswa Ancam Demo BPN RI

SHARE:

Disinyalir BPN Sarang Mafia Tanah, Mahasiswa Ancam Demo BPN RI
Hasyemi Faqihudin Ketua Gerakan Mahasiswa (Geram)
Pengamat: Kritik Amien Rais Soal Lahan Terkait Rasa Keadilan dan Kegundahan Masyarakat
Johan Budi: Statemen Luhut Komentar Pribadi Tak Mewakili Sikap Presiden
Apa Yang Dikatakan Amien Rais tentang Penguasaan Tanah Adalah Fakta

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Disinyalir banyak mafia di BPN RI dalam persoalan tanah seluas 16 haktare yang berlokasi di Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Mendapat perhatian dari para aktivis mahasiswa.

Kalangan mahasiswa menyesalkan dibawah kepemimpinan jokowi, mafia tanah masih tumbuh subur dan terkesan dibiarkan. Termasuk permasalahan tanah di Karet Kuningan yang menjadi sorotan dari eksponen Gerakan Mahasiswa (GERAM).

“Presiden sampai saat ini sedang ramai soal membagikan izin pemanfaatan sertifikat tanah. Tapi sebetulnya yang diterbitkan surat izin pemanfaatan lahan hutan sosial kepada masyarakat, Dan hal tersebut terjadi di daerah Teluk Jambe Karawang dan Muara Gembong Bekasi pada awal November 2017, apalagi soal tanah 16 hektare yang haknya tidak ditunaikan,” kata Hasyemi Faqihudin Ketua Geram, Sabtu (14/4) di Jakarta.

Baca juga  Pengamat: Kritik Amien Rais Soal Lahan Terkait Rasa Keadilan dan Kegundahan Masyarakat

Menurutnya para mafia di BPN RI, harus sudah disikat habis, sebab Ramai sekali saat ini di publik, saat itu Jokowi membagi-bagikan sertifikat pemanfaatan lahan seluas 2.100 hektare bagi warga Telukjambe dan lahan seluas 11.000 hektare bagi warga Muara Gembong. Tapi nyatanya di plintir, apalagi ini soal kasus tanah seluas 16 hektare yang hak warga hingga kini tidak di tunaikan, padahal kasusnya sudah lama dan keputusannya sudah inkrah

“Maraknya mafia di Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI harus segera dituntaskan d akhir kepemimpinannya. Soal tanah 16 hektar di karet kuningan padahal keputusannya sudah inkrah,” tambah Hasnyemi.

Dalam Keputusan Pengadilan Negeri Klas I A Jakarta Selatan No 523/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel tertanggal 14 November 2002. Kemudian Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No 245.PDT/3003/PT. DKI tertanggal 11 September 2003, Jo Putusan Mahkamah Agung No 611 K/ PDT/ 2004 tertanggal 25 Oktober 2005, dan Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 64 PK/Pdt/2007 tertanggal 3 Juli 2008 yang keputusannya sudah inkrah ia ngotot untuk negara menunaikan haknya kepada warga.

Baca juga  Jokowi Serahkan Puluhan Ribu Sertifikat Tanah Untuk Warga se-Tangerang Raya

“Akan tetapi hingga kini keputusan tersebut belum dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini BPN,” sesalnya.

Ia pun mengancam, Gerakan mahasiswa yang ia pimpin akan menggelar aksi besar-besaran di kantor BPN RI juga di Pemprov DKI, hingga Istana negara.

“Saya tegaskan, sekali lagi saya tegaskan, Gerakan Mahasiswa (GERAM) berjanji akan turun aksi unjuk rasa di beberapa titik lokasi, diantaranya Kantor BPN, Pemprov DKI Jakarta, Hingga Istana Negara Apabila persoalan ini belum juga tuntas,” tutupnya (Han)

REKOMENDASI UNTUK ANDA

COMMENTS