Didesak Tolak Perppu Ormas, MK: Kami Tidak Bisa Diintervensi

SHARE:

Didesak Tolak Perppu Ormas, MK: Kami Tidak Bisa Diintervensi
Alumni 212 Akan Aksi Tolak Perppu Pembubaran Ormas, PBNU: Perppu Itu Upaya Legal
Mendagri : Perppu Tidak Menyasar Agama maupun Organisasi Tertentu
Ketua GP Ansor Instruksikan ke Kadernya Jaga dan Kawal Perppu Ormas

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Presidium Alumni 212 bersama tujuh oganisasasi kemasyarakatan (ormas) lainnya menggelar Aksi 287 dalam rangka menolak Perppu Ormas.

Dalam aksinya, massa terlihat ngotot untuk mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan keabsahan Perppu Ormas yang sebelumnya sudah diterbitkan oleh pemerintah melalui Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam).

Menanggapi hal tersebut, juru bicara MK Fajar Laksono menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa didesak begitu saja, apalagi sampai harus diintervensi oleh siapapun.

“MK tidak bisa diintervensi oleh opini publik atau desakan dari luar persidangan, MK tetap akan menjaga independensinya,” tegas Fajar di Jakarta, Jumat (28/7/2017).

Baca juga  Dituding Jalankan Kekuasaan Absolut, Jokowi Sebut SBY Lebay

Meski demikian, pihaknya tetap akan menghormati dan menghargai siapapun yang datang ke MK, termasuk Alumni 212 untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya.

“Namun yang pasti, sikap MK sesuai  dan dalam koridor kewenangan konstitusionalnya, tidak boleh lebih,” jelasnya.

Seperti diketahui, Jumat hari ini, massa Aksi 287 akan mengunjungi MK guna menolak Perppu Ormas tersebut. Diterangkan dalam tuntutannya, aksi ini merupakan bentuk pengawalan sejumlah ormas yang akan mengajukan uji materi Perppu Ormas di MK.

Baca juga  Meski Belum Disetujui DPR, Perppu Ormas Tetap Sah Berlaku

“Nah, apalagi Perppu Ormas ini sudah masuk menjadi perkara, maka MK di sini harus menjaga kehati-hatiannya,” tambah Fajar.

Tetapi apapun itu, tegas Fajar, pihaknya tidak akan terpengaruh terhadap penanganan perkara ini. MK juga berharap ada pihak-pihak yang ingin terlibat dalam memengaruhi pertimbangan putusan kelak supaya dapat mengambil jalur-jalur konstitusional.

“Misalnya menjadi pihak terkait dalam perkara tersebut, lalu sampaikan pandangannya di hadapan Majelis Hakim Konstitusional, itu akan lebih elegan,” pungkas Fajar.

REKOMENDASI UNTUK ANDA

COMMENTS