WP-MagOne-728x90

Dianggap Tak Sesuai Kewenangan, Konsultasi DAK DPRD Sikka Ke Jakarta Dikritik

SHARE:

Dianggap Tak Sesuai Kewenangan, Konsultasi DAK DPRD Sikka Ke Jakarta Dikritik
proyek jalan lingkar luar yang menjadi polemik yang menggunakan dana DAK di Kabupaten Sikka, NTT
DPRD Mandul Terhadap Penjahat Berdasi, TPDI Buka Posko Bagi Masyarakat Sikka
Fraksi PKPI Minta Pemda Sikka Segera Bereskan Sisa Pembayaran Kepada PT Karya Putra Sikka

SIKKA, SUARADEWAN.com – Pimpinan DPRD dan Para Ketua Fraksi dari delapan fraksi DPRD Sikka Rabu (12/07/ 2017) ke Jakarta untuk melakukan Konsultasi Dana DAK, mendapatkan kritikan dari masyarakat karena dianggap diluar kewenangan yang seharusnya menjadi domain pihak eksekutif.

Sebagaimana informasi yang beredar, para pimpinan DPRD Sikka ke Jakarta untuk bertemu dengan Kementerian Keuangan, BAPENAS dan Anggota DPR RI Dapil NTT 1 guna meminta Pemerintah Pusat agar tidak menahan dana DAK Penugasan tahun Anggaran 2017 lantaran sudah dilelang dan tinggal tanda tangan kontrak.

Kunjungan ke Jakarta ini disebabkan karena adanya polemik seputar wacana Alokasi DAK Penugasan 2017 untuk Lingkar Luar 1 Rp 25 Milyar dan Lingkar Luar 2 Rp. 25 Milyar yang mana disetujui dari Kementrerian Keuangan dan Bappenas untuk dikerjakan pada tahun 2017 ini.

“Konsultasi DAK 2017 ke Kementerian Keuangan, Bapenas dan Anggota DPR RI  tidak semestinya dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan Para Ketua Fraksi lantaran tidak sesuai dengan kewenangan yang ada. Konsultasi DAK semestinya dilakukan oleh Dinas PU, BAPPEDA dan Dinas Keuangan. Kalau Anggota DPRD konsultasi Dana DAK interestnya tidak kena karena itu adalah kerja eksekutif,” ucap sumber yang tidak ingin disebutkan namanya, saat ditemui Rabu (12/07/2017) di Sikka.

“Hal ini tentunya merugikan keuangan daerah. Dan kalo Bupati dan Ketua DPRD yang melakukan konsultasi dan berjalan sesuai dengan keputusan sebagaimana terlampir dalam proposal pengajuan DAK penugasan maka polemik ini dianggap selesai,” tambah sumber tersebut.

Sementara itu Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka menegaskan bahwa usulan DAK Penugasan tahun 2017 diberikan secara gelondongan, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka dan DPRD menentukan kegiatan sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran  2017. Dimana sudah termaktub dalam 10 paket peningkatan jalan poros kecamatan yang mana sampai dengan saat ini sudah dilelang dan tinggal tanda tangan kontrak.

Sampai saat ini, anggota DPRD Sikka sulit dihubungi media karena rata-rata hp mereka non aktif. Dari informasi yang diperoleh, anggota DPRD Sikka yang berangkat ke Jakarta untuk konsultasi dana DAK  adalah Grogrorius Nogo Bapa, Darius Evensius, Heni Doing, Donatus David, Albertus Kasan, Alfredus Melanus Aeng, Paskalian Laban, Philipus Fransisikus, dan Silferius Angi. (MOF)

25000onon

COMMENTS

Ikuti kami di media sosial

Please Like and Follow