WP-MagOne-728x90

Gagal Perbaiki Sistem Pendidikan di Tangsel, KNPI Desak Airin Turun Jabatan

SHARE:

Gagal Perbaiki Sistem Pendidikan di Tangsel, KNPI Desak Airin Turun Jabatan
Gelar Bincang Publik, LBH Keadilan Banten Sayangkan Ketidakhadiran Pemkot Tangsel
JPPI Sebut Sekolah di Tangsel Terima Siswa Titipan Dari Pejabat

TANGSEL, SUARADEWAN.com – Geram dengan carut marutnya proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), puluhan aktivis Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menggelar aksi damai di depan Gedung Pusat Pemerintahan (Puspemkot) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), untuk mendesak Walikota Tangsel agar turun dari jabatannya.

Saat ditemui di sela-sela aksi damai, di Jalan Raya Maruga, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Koordinator lapangan Aan Sunarya mengatakan, desakan itu akan terus dilakukan apabila, tidak ada upaya kongrit pemerintah dalam menyikapi berbagai berbagai aduan masyarakat.

“Sebelumnya kita sudah membuka posko aduan terkait PPDB, dan itu sudah ada sekitar 100 aduan. Mereka datang dengan melampirkan bukti-bukti kegagalan sistem, Pungli, dan jual beli bangku sekolah,” kata Aan Sunarya, pada Rabu (12/7).

Dikatakan Aan, hampir setiap tahun pemuda KNPI melakukan pendekatan kepada dinas terkait, akan tetapi hal tersebut tidak membuahkan hasil.

“Kita kecewa, karena tidak ada hasilnya. Belum lagi belum ada Kepala Dinas (Kadis) karena statusnya saat ini pun masih Pelaksana Tugas Kadis. Kita berharap Walikota Tangsel dapat terima aduan kita,” kata Aan.

Ditempat yang sama, Sekjen KNPI Tangsel Sigit Sungkono menegaskan, bahwa pendidikan merupakan amanah Undang-Undang, dan setiap anak berhak mendapatkannya. Sementara yang terjadi dari tahun ke tahun sistem pendidikan di Tangsel masih berantakan.

“Ini sudah kasus kemarin, satu tahun ternyata Pemkot Tangsel diam, satu tahun mereka tidur Walikota kemana. Tahun kemarin persis Matodah jadi Kadis Pendidikan kita sudah panggil, dan Matodah menyatakan sikap dan siap tanda tangan untuk membuat sistem yang baik. Tapi faktanya hari ini masih ada pungli di Zona Ciputat,” ujar Sigit Sungkono.

Dalam hal ini, imbuh Sigit, kami tidak lagi ingin bertemu dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

“Kalau Pemkot Tangsel tidak bisa menindaklanjuti sistem yang carut marut, kita minta mundur, kita juga akan meminta masyarakat untuk mencabut mandat. Karena Walikota Tangsel itu dipilih oleh rakyat, kami pun menilai erornya sistem PPDB itu modus, agar wali murid bisa bertemu oknum sekolah,” tukasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas (Plt) Pendidikan Tangsel Taryono menegaskan, sebagai penyelenggara dari pemerintah, pihaknya mengaku saat berterimakasih agar dapat bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Silahkan kalau memang ada temuan, laporkan pada kami. Kami akan menindaklanjuti, dan ini belum jelas, yang ada pungli itu di sekolah mana. Karena kami akan langsung memanggil kepala sekolahnya,” tandasnya. (fn)

25000onon

COMMENTS

Ikuti kami di media sosial

Please Like and Follow