Calon Kepala Daerah akan Ditersengkakan KPK, Pemerintah: Ditunda Dulu lah

SHARE:

Calon Kepala Daerah akan Ditersengkakan KPK, Pemerintah: Ditunda Dulu lah
Menko Polhukam Wiranto bersama Ketua KPU Arief Budiman dan Ketua Bawaslu Abhan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (12/3/2018)(Kompas.com/YOGA SUKMANA)
Perludem: Regulasi Jenderal Ikut Pilkada Harus Direvisi
Pilkada Rentan Saling Serang Isu Sara, Pengamat Politik: Etika Harus Dikedepankan
Gubernur Jambi Zumi Zola Ditahan KPK Kasus Gratifikasi 6 Miliar

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Pemerintah bersama instansi terkait menggelar rapat koordinasi khusus (rakorsus) Pilkada 2018. Beberapa hal dibahas, antara lain terkait dengan rencana KPK menetapkan tersangka para calon kepala daerah yang terlibat korupsi.

Usai rapat Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, pemerintah mengambil sikap atas pernyataan KPK yang menyatakan ada beberapa calon peserta pilkada yang hampir menjadi tersangka.

“Kalau sudah ditetapkan sebagai pasangan calon menghadapi pilkada serentak, kami dari penyelengara minta ditunda dululah, ya. Ditunda dulu penyelidikan, penyidikannya, dan pengajuannya dia sebagai saksi atau tersangka,” ujar Winarto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (12/3/2018).

Baca juga  HIMA Persis Tolak Keras Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas

Menurut pemerintah, penetapan pasangan calon kepala daerah sebagai tersangka justru akan berpengaruh kepada pelaksanaan pilkada. Hal itu juga bisa dinilai masuk ke ranah politik.

Wiranto menuturkan, pasangan calon kepala daerah yang sudah terdaftar bukan lagi hanya sekadar pribadi, tetapi sudah menjadi milik partai dan milik masyarakat sebagai pendukungnya.

Oleh karena itu, penetapan tersangka calon kepala daerah oleh KPK dinilai akan berpengaruh pada pelaksanaan pencalonannya sebagai perwakilan dari paprol atau yang mewakili para pemilih.

Baca juga  Pemerintah Upayakan Bantuan Hukum Bagi WNI Terduga Teroris di Malaysia

Wiranto mengatakan bahwa permintaan tersebut juga berasal dari penyelengara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Tidak berlebihan kalau permintaan dari penyelengara pemilu ditunda dululah. Setelah itu silakan dilanjutkan,” kata Wiranto.

Namun, saat ditanya lebih lanjut sampai kapan penundaan penetapan tersangka itu, Wiranto mengatakan, hal itu tidak dibicarakan secara detail di dalam rakorsus.

Rakorsus Pilkada dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Ketua KPU Arief Budiman, dan Ketua Bawaslu Abhan. (KOM)

REKOMENDASI UNTUK ANDA

COMMENTS