Bersama Bawaslu 10 Parpol Deklarasikan Tolak – Lawan Politik Uang dan SARA

SHARE:

Bersama Bawaslu 10 Parpol Deklarasikan Tolak – Lawan Politik Uang dan SARA
Ket : Perwakilan 10 Parpol Peserta Pemilu Deklarasi Lawan Politik Uang
Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Madura Gugat Calon Bupati Berijazah Palsu
Diduga Curi Start Kampanye, 11 Parpol Dilaporkan ke Bawaslu
Ketua Bawaslu RI, dari Advokat ke Sosok Pengawas Pemilu

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Indikasi politik uang masih membayangi di pilkada serentak 2018. Selain politik uang yang akan marak terjadi, Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) RI juga mengantisipasi akan terjadinya politik isu SARA.

Ketua Bawaslu RI Abhan dalam Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 Berintegritas, mengatakan bahwa politik uang dan isu Sara adalah hambatan dalam berdemokrasi. Oleh karenanya, ia berharap kepada partai-partai politik yang mengusung calon kepala daerah agar menghindarinya.

“Komitmen bersama ini menjadi kunci bagi kita semua untuk secara bersama – sama menciptakan setiap tahapan Pilkada 2018 bebas dari pengaruh politik transaksional dan penggunaan SARA dalam kampanye Pilkada,” kata Abhan di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (10/2).

Ketua Bawaslu RI Abhan

Oleh karenanya, sambung Abhan, semua elemen bangsa terlebih lagi bagi mereka yang terlibat langsung sebagai peserta pemilu harus menyatakan sikap melawan politik uang dan politik SARA. “Karena politik uang menciptakan potensi tindakan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sedangkan politisasi SARA berpotensi menggangu persaudaraan dalam negara kesatuan Indonesia ,” ucapnya.

Baca juga  Luncurkan Gerakan Awasi Coklit, Bawaslu RI Rekomendasikan Point Berikut ke KPU

Bawaslu menurutnya akan terus mengawal dan memastikan bahwa pilkada 2018 terhindar dari politik uang ini. Sehingga Bawaslu berinisiasi untuk memanggil semua perwakilan partai melakukan Deklarasi Melawan Politik Uang dan Isu SARA.

“Telapak tangan itu melambangkan penolakan terhadap praktik politik uang dan penggunaan isu SARA dalam penyelenggaraan Pilkada 2018,” ungkapnya.

Adapun deklarasi yang dibacakan bersama oleh 10 partai dan juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Panglima TNI ini terdiri dari 5 point diantaranya adalah :

Baca juga  PSI Curi Start Kampanye, Pakar: Sosialisasi KPU tak Efektif

 

1. Mengawal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, dari politik uang dan politisasi SARA karena merupakan ancaman besar bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat.

2. Tidak menggunakan politik uang dan SARA sebagai cara mempengaruhi pilihan pemilih karena mencederai integritas penyelenggaraan Pilkada.

3. Mengajak pemilih untuk menentukan pilihannya secara cerdas berdasarkan visi, misi dan program kerja, bukan karena politik uang dan SARA.

4. Mendukung pengawasan dan penanganan pelanggaran terhadap politik uang dan politisasi SARA yang dilakukan oleh pengawas pemilu.

5. Tidak akan melakukan intimidasi, ujaran kebencian, kekerasan atau aktivitas dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu proses penanganan pelanggaran politik uang dan SARA. (aw/in)

 

Sumber : Humas Bawaslu RI

REKOMENDASI UNTUK ANDA

COMMENTS