Beda Anas Urbaningrum dan Nazaruddin Soal Remisi Khusus Idul Fitri

SHARE:

Beda Anas Urbaningrum dan Nazaruddin Soal Remisi Khusus Idul Fitri
Mantan Bendahara Demokrat Nazaruddin (kanan) bersama Mantan Menpora Andi Mallarangeng (tengah) dan Mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum (kiri) bersaksi dalam sidang kasus korupsi proyek Hambalang dengan terdakwa Teuku Bagus Mokhamad Noorr di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (13/5/2014). ANTARA FOTO
Terkait Korupsi Nazaruddin, KPK Dituding Menyelamatkan Ibas
Sidang PK Lanjutan, Anas Urbaningrum Minta Vonis 14 Tahun Penjara Dikoreksi Demi Keadilan
Nazaruddin Berharap Dibebaskan

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Kementerian Hukum dan HAM menyetujui hanya tujuh narapidana kasus korupsi mendapatkan potongan hukuman atau remisi khusus dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 2018.

Di antara napi yang berbahagia memperoleh remisi itu adalah mantan Bendahara Umum Partai Demokrat sekaligus terpidana kasus korupsi Wisma Atlet SEA Games 2011, Muhammad Nazarudin.

Kali ini, Nazar bakal memperoleh masa hukuman selama dua bulan.

Remisi kembali diajukan dan diberikan kepada Nazar karena napi kasus korupsi yang satu ini telah memperoleh status Justice Collaborator (JC).

“Nazar karena dari dulu dapat remisi dengan sudahnya dia dapat status Justice Collaborator atau JC, maka Hari Raya ini kami sudah diajukan remisinya. Tapi, asimilasi Nazar tidak dapat. Kalau Anas tidak dapat remisi karena enggak dapat JC,” ujar Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas 1 Sukamiskin, Wahid Husein saat dihubungi.

Saat ini, pihak Lapas Sukamiskin masih menunggu Surat Keputusan (SK) persetujuan pemberian remisi dari Kemenkumham.

“Nazar dua bulan, tapi SK-nya belum turun ke kami. Mungkin besok (hari ini) atau hari-Lebaran H ada,” jelasnya.

Menurut Wahid, sebagaimana PP No 99/2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan hak Warga Binaan Pemasyarakatan, diatur adanya syarat memperoleh status JC dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlebih dahulu terhadap napi kasus kejahatan luar biasa, termasuk napi kasus korupsi, yang diusulkan atau diberikan mendapat remisi.

Remisi bagi narapidana kasus korupsi, narkotika, terorisme dan kejahatan HAM membutuhkan syarat lain, yakni mendapatkan status justice collaborator.

Status itu bisa diberikan oleh jika napi tersebut bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukan.

Selain itu, untuk narapidana kasus korupsi disyaratkan telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Salah satu napi kasus korupsi di Lapas Sukamiskin yang tidak bisa mendapatkan remisi khusus Hari Lebaran adalah mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sekaligus kolega Nazaruddin.

Anas tidak diajukan dan tidak bisa menerima remisi karena dia tidak mendapatkan status JC dari KPK terkait perkaranya.

Beberapa mantan pejabat dan kepala daerah yang menjadi penghuni di Lapas Sukamiskin juga tidak mendapatkan remisi pada Hari Lebaran kali ini.

Baca juga  Disebut Terlibat Korupsi e-KTP, Setnov Membantah

“Setya Novanto (mantan Ketua DPR) enggak dapat, kalau Gayus Tambunan (mantan pegawai pajak) bukan di lapas sini, Akil Mochtar (mantan Ketua Mahkamah Konstitutsi) hukumannya pidana penjara seumur hidup jadi enggak akan dapat remisi, Suryadharma Ali (mantan Menteri Agama) juga enggak dapat JC, Lutfi Hasak Ishaq (mantan Presiden PKS) juga enggak dapat JC, Dada Rosada (mantan Wali Kota Bandung) juga enggak dapat remisi,” terangnya.

“Di Lapas Sukamiskin, napi kasus korupsi yang dapat JC enggak banyak, enggak sampai 30 orang,” imbuhnya.

Anas Urbaningrum adalah kolega Nazar di Partai Demokrat sekaligus di DPR sebelum terjerat kasus korupsi proyek Hambalang adan pencucian uang.

Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung menghukum Anas dengan 14 tahun pidana penjara dan denda Rp 5 miliar subsidair 1 tahun 4 bulan bulan kurungan atas dua kasus tersebut.

Anas juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp 57,592 miliar kepada negara.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Jabar, Alfi Zahrin menjelaskan terdapat 126 napi dari Lapas Sukamiskin yang diajukan mendapat remisi khusus pada Hari Raya Idul Fitri kali ini. Mereka terdiri dari 29 napi kasus korupsi dan 97 napi pidana umum.

Lama masa remisi yang diajukan kepada 126 napi tersebut bervariasi, mulai 15 hari hingga dua bulan. Rencananya, upacara penyerahan remisi khusus tersebut rencananya akan diberikan pada Hari Raya Idulfitri 1439 H di Lapas Klas I Cirebon.

Sebelumnya, Muhammad Nazaruddin selaku mantan anggota DPR dari Partai Demokrat divonis 4 tahun penjara sepuluh bulan penjara dan denda Rp200 juta oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Perkaranya ialah suap proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011 dan Gedung Serba Guna Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan.

Mahkamah Agung kemudian memperberat pidana Nazaruddin menjadi tujuh tahun penjara dan denda sebesar Rp300 juta.

Belum selesai menjalani masa hukuman pada kasus pertama, suami Neneng Sri Wahyuni itu divonis lagi pada 15 Juni 2016 atas kasus gratifikasi dan pencucian uang.

Dia divonis enam tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider satu tahun kurungan.

Dalam kasus itu, Nazar terbukti menerima gratifikasi dari PT Duta Graha Indah dan PT Nindya Karya untuk sejumlah proyek di bidang pendidikan dan kesehatan yang jumlahnya mencapai Rp40,37 miliar.

Baca juga  Dua Nama Besar Ini Paling Banyak Mendapat "Jatah" Korupsi e-KTP

Dari uang tersebut, Nazar salah satunya membeli saham Garuda Indonesia pada 2011, menggunakan anak perusahaan Permai Grup.

Total hukuman yang harus dijalaninya adalah 13 tahun penjara.

Namun, karena Nazar sudah berstatus sebagai justice collaborator, dia kerap mendapat remisi. Terakhir, Nazar mendapat remisi lima bulan pada peringatan Hari Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2017.

Setidaknya Nazar telah menerima pengurangan masa hukuman atau remisi sebanyak 28 bulan sepanjang dia menjadi narapidana atas dua kasus.

Nazar mulai menjalani masa hukuman pada 2012 dan seharusnya dia bisa bebas pada 2025. Namun, dengan sering dan banyaknya remisi yang diberikan, maka Nazar diperkirakan bisa menghirup udara bebas lebih cepat, yakni pada 2023.

Mantan kolega Nazaruddin yang juga tidak mendapatkan remisi pada Hari Lebaran tahun ini adalah napi koruptor Angelina Sondakh.

Angelina, sapaan Angelina, tidak mendapat pengurangan remisi karena belum juga bisa membayar uang pengganti atas kasus korupsinya sebesar lebih dari Rp 2,5 miliar.

“Angie enggak dapat remisi dan sulit dapat karena beberapa syarat pemberian remisinya belum bisa dipenuhi. Salah satu kendala utamanya karena Angie belum melakukan pembayaran atas kewajiban membayar uang pengganti. Jadi, sampai sekarang Angie belum melakukan pembayaran itu dan enggak pernah dapat remisi,” ujar Kepala Lapas Rutan Pondok Bambu, Ika Yusanti.

Angelina Patricia Pingkan Sondakh selaku mantan anggota DPR dari Demokrat divonis bersalah atas kasus korupsi pembahasan anggaran proyek Hambalang Kemenpora dan Kemendikbud.

Sebelumnya, MA mengabulkan Peninjauan Kembali yang diajukan Angie sehingga mengurangi vonis menjadi pidana penjara 10 tahun ditambah denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Mantan Putri Indonesia itu juga diganjar hukuman membayar uang pengganti Rp 2,5 miliar dan 1,2 juta dolar AS, subsider 1 tahun penjara.

Putusan MA ini lebih ringan dibandingkan hukuman yang diberikan majelis kasasi MA yakni 12 tahun penjara dan hukuman denda Rp500 juta ditambah kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp12,58 miliar dan 2,35 juta dolar AS (sekitar Rp27,4 miliar). (Tribun Network/coz)

REKOMENDASI UNTUK ANDA

COMMENTS