Atasi Hoaks dan Konten Negatif di Internet, BAWASLU, KPU dan KEMKOMINFO Teken MoU

SHARE:

Atasi Hoaks dan Konten Negatif di Internet, BAWASLU, KPU dan KEMKOMINFO Teken MoU
Inilah Kelemahan Facebook Berdasarkan Investigasi The Guardian
PDIP Soroti Sanksi Penghilangan Hak Piliih karena Tidak Punya e-KTP
Ahmad Dhani Jadi Tersangka Kasus Cuitan Sarkastis. Berikut Faktanya

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) RI bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI melakukan nota Kesepakatan Aksi dengan tema “Internet Indonesia Bebas Hoaks dan Konten Negatif” yang digelar di Gedung Bawaslu, Jl. MH Thamrin no 14, Jakarta, Rabu (31/01/2018).

Nota kesepahaman ini juga diikutsertakan dari berbagai pimpinan aplikasi Sosial Media seperti, Facebook Indonesia, Twitter Indonesia, Telegram Indonesia, BBM Indonesia, Line Indonesia, Bigo Live Indonesia, Live Me Indonesia, Metube Indonesia.

Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan kegitan ini guna menangkal berita palsu (hoaks), ujaran kebencian dan konten negatif di intenet selama penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 ini berlangsung.

“Kesepakatan aksi ini bertujuan untuk menciptakan pesta demokrasi menjadi hajatan yang berimbang, menarik dan membangkitkan kreativitas banyak orang, namun tetap melindungi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pemilih dan peserta Pemilu sehingga pemilu di Indonesia akan menjadi pemilu yang lebih bermartabat,” ucap Abhan.

Baca juga  Orang Parpol Sulit Jadi Komisioner KPU

Lanjut Abhan, berdasarkan Indeks Kerawanan pemilu (IKP) Pilkada 2018, dari 17 provinsi yang akan menggelar Pilkada 2018, sebanyak 12 provinsi masuk kategori tinggi tingkat penggunaan media sosial dalam menangkap isu-isu terkait pilkada, termasuk terkait isu politik identitas (SARA).

“Di tingkat kabupaten bahkan potensi penggunaan konten SARA hampir marak terjadi di semua daerah. Sebanyak 38 daerah masuk kategori tinggi tingkat pengggunaan sosial media untuk isu-isu pilkada di tingkat kabupaten/kota. Sementara sebagian besar memang masuk kategori sedang sebanyak 63 daerah. Daerah dengan kategori sedang dan tinggi ini termasuk ke kelompok potensial rawan terjadinya ketegangan di sosial media terkait isu-isu pilkada,” lanjutnya.

Diakhir kegiatan, kelompok masyarakat internet menggelar deklarasi Internet Sehat. Diantara point deklarasi tersebut mengungkapkan; Mengerahkan segala daya dan upaya sesuai kapasitas dan kapabilitas kami, untuk mewujudkan Internet Indonesia bebas dari hoaks.

Baca juga  Bersama Bawaslu 10 Parpol Deklarasikan Tolak - Lawan Politik Uang dan SARA

“informasi menyesatkan dan informasi yang menimbulkan permusuhan serta konten negatif lainnya dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2018,”

Sementara point ketiga adalah Bekerjasama meningkatkan literasi, edukasi dan sosialisasi untuk memastikan Pilkada 2018 bebas dari hoaks, informasi menyesatkan dan informasi yang menimbulkan permusuhan serta konten negatif lainnya.

Point ketiga Mendukung langkah Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu untuk melakukan pengawasan dan penindakan atas konten Internet yang melanggar peraturan perundang-undangan

Dalam tandatangan nota kesepahaman ini juga dihadiri oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Ketua Komisi Informasi Pusat, Ketua Aliansi Jurnalistik Indonesia, Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia dan Ketua Asosiasi Penyenggara Jasa Internet Indonesia. (aw)

Sumber : Media Center Bawaslu RI

REKOMENDASI UNTUK ANDA

COMMENTS