Ancaman Aksi Teror Semakin Nyata, Kapolri Minta DPR Percepat Pembahasan RUU Terorisme

SHARE:

Ancaman Aksi Teror Semakin Nyata, Kapolri Minta DPR Percepat Pembahasan RUU Terorisme
Inilah Poin-Poin Yang Masih Jadi Kendala Dalam Revisi UU Antiterorisme
DPR Minta Pemerintah Sepakati Definisi, Agar RUU Antiterorisme Segera Bisa Diundangkan
Hidayat Nur Wahid: Presiden Harus Tegur Menkumham Terkait Revisi UU Terorisme

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Di tengah ancaman aksi teror yang semakin nyata, personel Datasemen Khusus 88 Antiteror Polri membutuhkan dasar hukum lebih tegas dalam upaya pencegahan aksi teror.

Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Tito Karnavian berharap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Antiterorisme. Tito menyarankan Pansus RUU Antiterorisme DPR dapat melakukan pembahasan di luar kegiatan formal dengan pemerintah sehingga RUU bisa disetujui menjadi UU sebelum oktober.

“Saya yakin dalam waktu dua bulan (RUU) sudah selesai,” ujar Tito di Jakarta (4/7).

Dari 112 daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Antiterorisme, menurut Tito baru sebagian poin yang disepakati Panitia Khusus (Pansus) RUU Antiterorisme DPR, antara lain durasi waktu penangkapan dan penahanan. Adapun sejumlah persoalan yang menjadi titik focus Polri pada RUU Antiterorisme, diantaranya kriminalisasi perbuatan awal, belum sepenuhnya selesai dibahas.

Untuk mengantisipasi teror kepada anggota polri, Tito memerintahkan Densus 88 dan Brimob Polri membentuk pasukan pengejar yang melindungi polisi di lapangan, antara lain polisi lalu lintas. Saat ini, anggota kelompok teroris ditengarai mengincar polisi, terutama yang bertugas di lapangan dan tidak bersenjata.

Pembahasan RUU Antiterorisme yang berkepanjangan menghadapi banyak kendala. Saat ini tersisa 5 pasal dan 40 DIM RUU Antiterorisme yang harus dibahas oleh panitia kerja pansus RUU Antiterorisme. Salah satunya adalah pasal tentang keterlibatan aktif militer dalam aksi pemberantasan terorisme di luar konteks perbantuan polisi.

Wakil Ketua Pansus RUU Antiterorisme Aries Saputra menargetkan pembahasan rampung pada Agustus atau Oktober mendatang sebagaimana dikutip dari Kompas. Jika demikian halnya, DPR total membutuhkan waktu 18 bulan untuk membahas RUU Antiterorisme terhitung sejak DPR mulai membentuk panitia khusus untuk membahas RUU itu pada April 2016. (SAN)

REKOMENDASI UNTUK ANDA

COMMENTS