Alumni 212 Akan Aksi Tolak Perppu Pembubaran Ormas, PBNU: Perppu Itu Upaya Legal

SHARE:

Alumni 212 Akan Aksi Tolak Perppu Pembubaran Ormas, PBNU: Perppu Itu Upaya Legal
Menpan-RB Selidiki Dosen yang Ikut Kelompok Terlarang HTI
Belajar dari ISI tentang Rekruitment Anggota Baru HTI
Jelang Aksi 287 Tolak Perppu Ormas, MUI: Jangan Terprovokasi

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Presidium Alumni 212 kembali akan mengadakan aksi long march ke kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas  HAM). Dalam undangan aksinya, tema utama yang diusung adalah “Melawan Ketidakadilan & Kezaliman Rezim Penguasa Saat Ini.”

“Kami Presidium Alumni 212 mengundang para pejuang Aksi Bela Islam & Pimpinan Ormas Islam untuk ikut hadir menyampaikan pengaduan ke Komnas HAM atas pelanggaran HAM oleh rezim penguasa saat ini terhadap ormas Islam HTI, Aktivis Hermansyah & Hari Tanoe,” terangnya.

Baca juga  Dukung NKRI Berasas Pancasila, KH Maimoen Zubair: Khilafah Sudah Mati

Dalam aksi yang akan berlangsung pada Jumat, 14 Juli 2017, setidaknya ada 4 (empat) tuntutan utama yang akan dilayangkan. Pertama, terkait keberadaan Perppu Pembubaran Ormas. Mereka menolak Perppu ini karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dan HAM.

“Menolak pembubaran HTI dan ormas-ormas Islam lainnya,” tegasnya.

Mereka pun mengutuk kezaliman pihak-pihak tertentu terhadap Hermansyah (ahli IT yang menangani kasus chat mesum Rizieq Shihab), serta meminta Komnas HAM untuk membentuk tim investigasi khusus menyelediki dan mengungkapkan dalang di balik kasus pembacokan tersebut.

Baca juga  PBNU: Hina Pancasila dan UUD 45, Hina Para Ulama

Dan yang terakhir, Alumni 212 menolak pentersangkaan Hari Tanoesoedibjo karena dinilai sebagai upaya kriminalisasi bermotif balas dendam dan menjegal lawan politik.

Khusus untuk Perppu Pembubaran Ormas, menurut Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU), Perppu tersebut adalah upaya legal. Sehingga penolakannya sama sekali tidak bisa dianulir.

“Meski terlambat, langkah pemerintah mengeluarkan Perppu tentang Pembubaran Ormas ini patut dihargai,” terang Ketua Lakpesdam PBNU Rumadi Ahmad.

“Lagipula, pilihan pemerintah membuat Perppu merupakan upaya legal untuk mem-by pass prosedur rumit,” lanjut Rumadi. (ms)

REKOMENDASI UNTUK ANDA

COMMENTS