Aksi Simpatik 55 GNPF MUI, Tuntut Hakim Gunakan Pasal Penodaan Agama Pada Ahok

SHARE:

Aksi Simpatik 55 GNPF MUI, Tuntut Hakim Gunakan Pasal Penodaan Agama Pada Ahok
Press Conference Aksi Simpatik 55
Ratusan Polisi Amankan Balaikota DKI
Massa Aksi 55 Bergerak dari Masjid Istiglal menuju MA

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) kembali menggelar aksi damai sebagai kelanjutan Aksi Bela Islam 212. Aksi bertema “Aksi Simpatik 55” itu akan dimulai Shalat Jumat di Masjid Istiqlal dan dilanjutkan berjalan kaki ke Mahkamah Agung (MA), Jumat, 5 Mei 2017.

Undangan Aksi Simpatik 55 bersifat nasional. Umat Islam dari luar Jabodetabek dipersilakan ambil peran dan berpartisipasi sebagaimana pada Aksi 411 dan Aksi 212 sebelumnya. Inti tuntutan pada aksi ini yaitu mendukung penegakan hukum secara berkeadilan dan mendukung hakim kasus penodaan agama untuk menjatuhkan hukuman maksimal kepada terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Tujuan Aksi Simpatik 55 adalah mendukung indepedensi hakim dalam pelaksanaan hukum terhadap kasus penodaan agama oleh Ahok. Selain itu, karena adanya rasa ketidakadilan yang telah dilakukan beberapa oknum.

“GNPF selama ini selalu menginginkan pelaksanaan aksi yang bersifat damai. Tidak ada upaya makar atau segala tuduhan yang telah diberikan kepada kami. Umat Islam Indonesia mencintai kedamaian dan toleransi,” tegas Ketua GNPF MUI KH Bachtiar Nasir dan tim advokasi GNPF MUI saat jumpa pers di Aula AQL Islamic Center, Jakarta, Selasa (2/5).

Tim Advokasi GNPF MUI  Dr. Kapitra Ampera membacakan sikap resmi GNPF sebagai berikut :
1) Kami menolak tegas atas pembacaan tuntutan oleh JPU terhadap Ahok yang diberikan tuntutan sangat ringan.
2) Kami meminta jangan ada intervensi terhadap Majelis Hakim, supaya timbul pelaksanaan hukum yang ideal di Indonesia.
3) Kami meminta, pasal penodaan agama digunakan dalam proses persidangan terhadap Ahok.
4) Kami meminta MA untuk mengawasi Majelis Hakim supaya tidak terjadi intervensi hukum.

“GNPF menyayangkan sikap atas pendeligitimasian fatwa MUI yang telah mendapat kepercayaan dan menjadi panutan umat Islam di Indonesia. Pendeligitimasian dapat berdampak pada pembubaran MUI karena dinilai fatwa yang dikeluarkan tidak efektif,” ungkap Ketua GNPF MUI.

Wakil Ketua GNPF MUI KH Zaitun Rasmin menambahkan,  aksi ini adalah sebagai kewajiban sebagai warga negara terkhusus umat Islam yang menginginkan keadilan di negeri ini. Selain itu, aksi ini tidak ada hubungannya dengan Pilkada DKI Jakarta yang telah usai. Ini adalah permasalahan hukum. (DD)

25000onon

COMMENTS

Ikuti kami di media sosial

Please Like and Follow