Ahok Ajukan Banding, PBNU: Itu Hak Hukumnya

SHARE:

Ahok Ajukan Banding, PBNU: Itu Hak Hukumnya
Ketua PBNU Bidang Hukum Robikin Emhas
Sekjen PBNU Beri Pemerintah Formula Cegah Virus Radikalisme di Indonesia
PBNU: Jangan Gunakan Dalil Agama Untuk Kepentingan Politik
PBNU: Anggota HTI Harus Tetap Dirangkul

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Selasa, 9 Mei 2017, majelis hakim akhirnya menjatuhkan vonis terhadap terdakwa kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Gubernur DKI Jakarta ini dihukum 2 tahun penjara berdasar Pasal 156a KUHP tentang penodaan agama.

Atas vonis tersebut, Ahok dan kuasa hukumnya berencana akan mengajukan banding. Karena Indonesia merupakan negara hukum, maka banding itu pun dinilai sah dan harus dihormati oleh semua pihak.

Baca juga  Pemimpin NU Himbau Warga Hargai Perbedaan

Menurut Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), pengajuan banding itu merupakan hak hukum Ahok sebagai warga negara. Semua pihak harus menghormatinya, tak boleh ada hujatan ataupun penolakan.

“Tak perlu ada hujatan atau cibiran terhadap warga negara yang menggunakan hak hukumnya atas suatu proses peradilan,” ujar Ketua PBNU Bidang Hukum Robikin Emhas, Selasa (9/5/2017).

Baca juga  Pemerintah Terbitkan Perppu untuk 'Mem-by pass' Mekanisme Rumit Pembubaran Ormas

Selain merupakan hak hukum, upaya banding ini juga, tambah Robikin, merupakan wujud prinsip kesetaraan di mata hukum (equality before law) sebagai kontitusi menjaminnya.

“Kesanggupan menghargai rangkaian proses hukum yang berjalan adalah bagian dari ketaatan terhadap hukum itu sendiri,” imbuhnya. (ms/cn)

REKOMENDASI UNTUK ANDA

COMMENTS