Ahok Ajukan Banding, PBNU: Itu Hak Hukumnya

SHARE:

Ahok Ajukan Banding, PBNU: Itu Hak Hukumnya
Ketua PBNU Bidang Hukum Robikin Emhas
Said Aqil: Kita Organisasi Islam di Indonesia, Menolak Kehadiran HTI di Indonesia
Seruan Moral 6 Ormas Keagamaan Tolak Intimidasi dan Politisasi Agama

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Selasa, 9 Mei 2017, majelis hakim akhirnya menjatuhkan vonis terhadap terdakwa kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Gubernur DKI Jakarta ini dihukum 2 tahun penjara berdasar Pasal 156a KUHP tentang penodaan agama.

Atas vonis tersebut, Ahok dan kuasa hukumnya berencana akan mengajukan banding. Karena Indonesia merupakan negara hukum, maka banding itu pun dinilai sah dan harus dihormati oleh semua pihak.

Menurut Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), pengajuan banding itu merupakan hak hukum Ahok sebagai warga negara. Semua pihak harus menghormatinya, tak boleh ada hujatan ataupun penolakan.

“Tak perlu ada hujatan atau cibiran terhadap warga negara yang menggunakan hak hukumnya atas suatu proses peradilan,” ujar Ketua PBNU Bidang Hukum Robikin Emhas, Selasa (9/5/2017).

Selain merupakan hak hukum, upaya banding ini juga, tambah Robikin, merupakan wujud prinsip kesetaraan di mata hukum (equality before law) sebagai kontitusi menjaminnya.

“Kesanggupan menghargai rangkaian proses hukum yang berjalan adalah bagian dari ketaatan terhadap hukum itu sendiri,” imbuhnya. (ms/cn)

25000onon

COMMENTS

Ikuti kami di media sosial

Please Like and Follow