932 Bangunan Pulau D Reklamasi Disegel, Anies: Hukum Tak Pandang Bulu

SHARE:

932 Bangunan Pulau D Reklamasi Disegel, Anies: Hukum Tak Pandang Bulu
Anies saat memantau penyegelan bangunan Pulau Reklamasi.
Negara Surga Pajak Ini Lakukan Reklamasi Demi Sediakan Lahan Untuk Miliarder
Reklamasi Tidak Dibahas Sama Sekali, Ini Yang Dibahas Jokowi-Anies Di Istana
Anies Hentikan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta Melalui Pencabutan 2 Raperda

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Pemprov DKI Jakarta telah melakukan penyegelan 932 bangunan yang berada di atas Pulau D reklamasi. Hal ini langsung disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat memantau penyegelan oleh ratusan Satpol PP.

“Jumlah bangunan yang disegel ada 932 bangunan terdiri dari 409 rumah, 212 rukan (rumah kantor) dan 313 jadi satu unit rukan dan rumah tinggal,” kata Anies di Pulau D, Kamis (7/6/2018).

Anies menyatakan, penyegelan ini merupakan bentuk ketegasan Pemprov DKI Jakarta dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

“Kita menegaskan kepada semua bahwa di DKI Jakarta kita akan menegakkan aturan kepada semua, bukan hanya tegak kepada mereka yang kecil dan lemah tetapi kepada mereka yang besar dan kuat,” tegan Anies.

Penyegelan 932 Bangunan di Pulau Reklamasi

Mantan Mendikbud itu berharap, ke depannya semua kegiatan yang ada di wilayah DKI Jakarta mengikuti aturan yang berlaku. “Dan kita ingin agar semua kegiatan di Jakarta mengikuti tata aturan yang ada,” papar Anies.

Baca juga  Saran untuk Mas Anies

Pasca disegel, Anies mengatakan nantinya Pulau D ini akan diawasi oleh petugas Satpol PP untuk memastikan tidak ada lagi aktivitas di sana.

“Setelah ini ditutup nanti petugas dari Satpol PP akan mengawasi lokasi ini sehingga tidak ada kegiatan di tempat ini,” ujarnya.

Baca juga  TNI AL Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Proyek Reklamasi Teluk Jakarta

Pantauan wartawan di lokasi, penyegelan itu dilakukan dengan menempelkan spanduk bertuliskan ‘Bangunan Ini Disegel.

Di dalamnya ditulis aturan yang dilanggar yakni, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung; Peraturan Gubernur Nomor: 128 Tahun 2012 tentang Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelanggaran Bangunan Gedung.

Menurut keterangan Kepala Dinas Cipta Karya, Penataan Kota, dan Pertanahan DKI Benny Agus Chandra, tindakan penyegelan terhadap bangunan yang ada di Pulau D reklamasi ini lantaran tidak memiliki izin.

“Karena semua bangunan ini tidak memiliki izin. Tetapi sudah melakukan pembangunan,” terang Benny. (oz)

REKOMENDASI UNTUK ANDA

COMMENTS